Kabar Utama

Digugat warga, Wali Kota Depok, Lurah Harja Mukti dan Camat Cimanggis Tak Hadir Sidang

Depok– Lurah Harja Mukti, Camat Cimanggis, dan Wali Kota Depok yang digugat oleh ketua RT 10 RW 03 tidak menghadiri sidang perdana yang dijadwalkan di Pengadilan Negeri Depok. Selasa (10/11/26).

Kuasa Hukum Ketua RT 10/RW 3 ,Andi Tatang Supriadi menyesalkan atas ketidak hadiran pihak tergugat. Padahal pengadilan negeri Depok sudah memberikan surat untuk menghadiri sidang.

“tergugat satu,dua dan tiga dalam hal ini Lurah Harja Mukti, Camat Cimanggis, dan Wali Kota Depok tidak hadir dalam sidang perdana ini. Saya tidak tau kenapa tidak hadir .Apakah mereka hadir di Bandung untuk sidang PTUN atau apa saya tidak tahu,”ujarnya.

Dijelaskan Tatang ketidak hadiran para tergugat dalam hal ini Wali Kota Depok dan pihak tergugat lainnya menunjukan ketidak mampuannya dalam mengurus masyarakat Depok.

“Bagaimana mau mengurus Depok yang masyarakat nya banyak. Datang hadiri sidang untuk selesaikan masalah saja nggak datang. Kan kalau Wali Kota tidak bisa hadir ,kan ada Kabag Hukum,”katanya.

Sementara Itu, Ketua RT 10 RW 03 yang dicabut SK sebagai ketua RT mengaku bahwa pencabutan SK yang dilakukan oleh Lurah Harja Mukti dinilai sewenang-wenang. Sebab dirinya dan Warga tidak pernah diajak komunikasi dan musyawarah.

“Awalnya ada pertemuan di Kelurahan membahas masalah rekomendasi atau saran dari Lurah untuk pindah ke RT RW lain. Dan itu baru saran belum ada keputusan, nah pada waktu memberikan saran itu kita diberikan waktu untuk musyawarah warga dan pada saat musawarah kami menolak untuk gabung,”ujar Sudradjat Ketua RT 10 RW 03 Kelurahan Harjamukti.

Namun setelah warga melakukan penolakan ,pihak lurah tiba-tiba melakukan pertemuan dengan warga dan dibacakan SK lurah yang bunyinya mencabut kepengurusan RT 10 RW 3 tahun 2018 .

“Jadi RT 10, saya sebagai ketua yang terpilih tahun 2018 dicabut kepengurusan untuk dilebur dan dipindahkan ke RT 3 RW 4 . Nah termasuk status warga dan alamat dalam surat-surat warga dan lainnya pasti harus dirubah. Kan ini warga yang kena imbas,”tuturnya.

Selain itu akibat kebijakan lurah tersebut warga yang mengurus surat kematian harus ganti KTP terlebih dahulu.

” Ada warga saya yang mengurus surat kematian , ini sekarang nih, itu malah ya mohon maaf nih .Warga sudah meninggal itu malah disuruh ganti KTP dulu oleh lurah,”tuturnya.

Ia sangat menyesalkan langkah Lurah Harja Mukti mencabut SK dirinya padahal RT 10 RW 03 sudah lama berjalan.

“Jadi kami ini dari 2010 sudah di RT 10 RW 03 untuk semua surat-surat administrasi kependudukan. Jadi kalau seperti ini ,warga Jadi repot dan rugi,”tuturnya.

Sementara itu Lurah Harja Mukti, Iwan mengungkapkan bahwa dirinya tidak hadir disidang perdana di PN Depok karena menghadiri sidang di Bandung.

“Jadi saya hadir disana . Makanya nggak biasa hadir di PN Depok tapi lain waktunya pasti hadir,”katanya.

Ketika ditanya terkait pencabutan SK yang sepihak, Iwan enggan menjawab Dengan detail.”Terkait saya .sudah memberikan ke kuasa hukum saya. Saya tidak banyak komentar..kita tunggu aja hasil sidang PTUN Bandung,”tuturnya.

Tagar

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close