Simbol Politik Patriarki Di Bima Adalah IDP

0
2

Zainul A. Sukrin
Direktur Politika Institute/Peneliti Muda CEPP Fisip UI

KabarLagi. Com–Keterwakilan perempuan di dunia politik masih memiliki hambatan yang serius. Perempuan yang menduduki lembaga-lembaga demokrasi baik di eksekutif dan legislatif di nasional dan lokal tidak murni sebagai proses emansipasi dan kesetaraan gender.
Karena isue dan kebijakan yang ramah terhadap perempuan masih mengalami kelangkaan seperti cuti ibu hamil, menyusui, dan lain-lain.

Hambatan perempuan di dunia politik saat ini diklusterkan kedalam dua bagian yaitu hambatan struktural dan kultural. Menurut Mouliza Kristhopher Donna Sweinstani (2018) hambatan struktural ialah akses politik perempuan di dalam regulasi, sedangkan hambatan kultural adalah keterimaan identitas perempuan dalam membuat kebijakan publik.

Hambatan struktural relatif terkikis. Seperti adanya kebijakan afirmasi kuota 30 persen di parpol dan lembaga legislatif, dan perempuan memiliki akses yang setara untuk menduduki lembaga eksekutif di nasional dan lokal dengan syarat diusung oleh partai politik, gabungan partai politik, dan perseorangan.

Sedangkan hambatan kultural masih sangat kental. Karena konstruksi sosial dan budaya di Indonesia sangat patriarki. Perempuan cenderung masih didiskriminasi, disubordinasi, dilabelkan secara negatif bahwa perempuan hanya mengurus wilayah-wilayah domestik. Karena budaya di Indonesia sangat kental patriarkal, maka rekrutmen, kaderisasi, dukungan politik, dan lain-lain pada perempuan masih dihambat.

Oleh karena hambatan masih sangat kental, Chusnul Mariyah (2018) menyebutkan keterwakilan politik perempuan di Indonesia, cenderung karena ada relasi kuasa (mal power relations). Relasi kuasa yang dimaksud itu adalah perempuan-perempuan yang terpilih di lembaga demokrasi, terkhusus di lembaga eksekutif cenderung memiliki hubungan kerabat dan keluarga dengan elite.

Bisa itu besan, mesan, sepupu, keponakan, anak, bahkan istri dari elite politik di nasional dan lokal. Baik di partai politik, keluarga kesultanan, birokrasi, dan lain-lain. Walaupun tidak menuntut kemungkinan ada perempuan juga yang duduk di lembaga eksekutif dan legislatif di lokal dan nasional terpilih dan murni mewakili perempuan, bukan disponsori oleh elite yang patriarkal.

IDP dan Relasi Kuasa Kesultanan

Indah Damayanti Putri (IDP) ialah Bupati Kab. Bima periode 2015-2020. IDP merupakan satu dari 35 perempuan yang terpilih di pemilu lokal atau pilkada tahun 2015. Terpilihnya IDP menciptakan sejarah politik tersendiri di Nusa Tenggara Barat. IDP menjadi perwakilan perempuan pertama yang menjadi kepala daerah di NTB.

Namun terpilihnya IDP tidak murni sebagai mewakili perempuan. IDP menjadi bupati Bima karena adanya relasi kuasa dengan elite atau oligarki lokal di Bima. IDP merupakan istri dari Sultan Bima Ke-16 sekaligus menjadi Bupati Bima dua periode yaitu tahun 2005-2010 dan 2010-2014.

Mengukur signifikansi relasi politik kesultanan alias sebagai istri sultan, maka dapat dilihat bahwa IDP tidak dihambat oleh hambatan kultural atau budaya masyarakat Bima yang patriarki. IDP dalam rekrutmen, kaderisasi, dukungan, dan kampanye di partai dan pilkada memanfaatkan relasi nya sebagai istri sultan dan bupati.

Seperti ketika IDP pertama terjun di dunia politik, dengan mudah Partai Golkar mengusung nya di pemilihan legislatif tahun 2009. Pada hal 2009 Partai Golkar cenderung partai yang tidak ramah pada perempuan. IDP dicalonkan menjadi anggota legislatif karena Ketua DPD Partai Golkar Kab. Bima pada saat itu ialah suaminya sendiri alias Bupati/Sultan Bima Ferry Zulkarnain. Artinya relasi kuasanya sebagai istri Ferry atau sultan yang tidak menghambat IDP dalam politik lokal. Maka tidak sulit untuk masalah rekrutmen, termasuk memperoleh dukungan politik. Segmen pemilih di Bima yaitu tradisional, keluarga dan kerabat sultan memperoleh posisi yang istimewa.

Pada pilkada 2015, relasi kesultanan sangat berpengaruh terhadap kemenangan IDP. Pada tahap kampanye begitu signifikan dalam mengikat dan memperoleh dukungan politik. Karena Ferry Zulkarnain sebenarnya telah meninggal dunia di tahun 2013. Namun IDP di alat peraga kampanye dan serta saat berkampanye menghidupkan simbol kesultanan. Di hampir semua alat peraga kampanye yaitu baliho dan spanduk IDP memasang foto Alm. Ferry Zulkarnain.

Saat kampanye tatap muka dan blusukan, IDP dan partisan selalu meminta kepada masyarakat untuk mengingat Sultan Bima Alm. Ferry Zulkarnain. Yang kebetulan pada saat itu, Ferry Zulkarnain masih sangat berpengaruh dan dapat menjadi variabel masyarakat untuk menentukan pilihan politik. Pada saat pilkada 2015, hampir seluruh Kecamatan IDP menang, dan tentunya kemenangan yang diperoleh tidak terlapas pembingkisan politik yang memanfaatkan karisma Sultan Bima Alm. Ferry Zulkarnain.

Kebijakan IDP Tidak Berpihak Pada Perempuan

Perempuan-perempuan yang terpilih karena relasi kuasa, atau bagian dari kerabat keluarga elite, cenderung tidak memperjuangkan kebijakan untuk perempuan. Kemungkinan begitu yang terjadi di Kab. Bima di bawah kekuasaan IDP. Kebijakan-kebijakan politik IDP seharusnya men-drive isue-isue tentang healthcare dan childcare atau kebijakan yang menjadi cerminan identitas kekuasaan perempuan yang feminim. Namun tidak ada yang bisa ditemukan hal itu di IDP.

Keperpihakan terhadap perempuan sangat penting. Kebijakan IDP seharusnya membela perempuan dalam artian membuat kebijakan atau memaksimalkan isue cuti hamil, menyusui, dan haid bagi perempuan didorong agar menjadi agenda mendesak nasional. Yaitu diatur dalam regulasi dan kebijakan nasional. Keperpihakan ini penting agar keadilan untuk perempuan diperoleh seutuhnya.

Kepeduliaan terhadap isue itu minimal dilaksanakan di seluruh pegawai di Kab. Bima oleh IDP. Karena berdasarkan beban kerja atau beban ganda perempuan yang dirasakan oleh IDP sebagai seorang ibu, teridentifikasi pada kebijakannya. Artinya keperpihakan terhadap posisi perempuan yaitu selain kerja di wilayah domestik, tetapi perempuan tampil di ruang publik.

Sensitivitas IDP untuk membela dan berpihak pada perempuan cenderung tidak ada. Apalagi contoh yang paling konkret adalah keperpihakan IDP terhadap masyarakat di Dusun Oi Katupa akibat kekejaman perusahaan PT. Sanggar Agro. Anak-anak dan Ibu-Ibu yang paling terdampak dari kebengisan perusahaan itu. Karena ketika masyarakat terusir dari tanah desanya, maka ibu-ibu akan mendapatkan beban kerja ganda, yaitu akan bekerja membantu suami dan sekaligus mengurus anak, memasak, mencuci, dan lain-lain.

Oleh sebab itu, IDP di Kab. Bima sebagai simbol budaya patriarki yang melekat dan mengakar di Kab. Bima. Kekuasaan IDP sebagai kepala daerah yang memiliki kuasa atas kebijakan, namun kekuasaan yang dimaksud dikendalikan oleh elite yang patriarkal di belakangnya. Dikendalikannya kekuasaan itu dampak dari relasi kekuasaan yang terbangun.

Karena IDP terpilih karena relasi kuasa kesultanan, maka kerabat dan keluarga sultan lah yang mengatur kekuasaan. Bila IDP terpilih memanfaatkan posisi dan peluang segemen pemilih yang tradisional, maka elite atau patron nya itulah yang berkuasa atas IDP. Maka IDP sangat sulit untuk membuat kebijakan politik yang berpihak terhadap perempuan. Karena sesungguhnya kekuasaan IDP tumbuh di dalam budaya politik yang patriarki. Artikel ini adalah hasil penelitian pribadi []