KabarLagi.Com— Dialog Pemajuan Kebudayaan Nusa Tenggara Barat (NTB) Seri 3 Tahun 2025 yang mempertemukan insan kebudayaan dari Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Timur resmi digelar pada Senin, 01 Desember 2025, bertempat di Hotel Sima Kuta, Lombok Tengah. Kegiatan ini dihadiri oleh 50 peserta dari berbagai kalangan, mulai dari budayawan, akademisi, perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD), hingga unsur pemerintah dari kedua kabupaten. Sejak pagi hari, forum ini berlangsung dinamis dan partisipatif, menandai keseriusan para pemangku kepentingan budaya di NTB dalam menata arah kebijakan kebudayaan yang lebih terstruktur, berkelanjutan, dan berpihak pada kearifan lokal.
Kegiatan diawali dengan sambutan Ketua Dewan Kebudayaan Daerah (DKD) NTB, Prof. Dr. Abdul Wahid, M.Ag., M.Pd., yang menekankan makna dialog sebagai ruang silaturahim insan kebudayaan yang produktif dan transformatif. Menurutnya, dialog ini bukan sekadar forum seremonial, tetapi akan menjadi sumber lahirnya pemikiran, gagasan, dan ide-ide baru yang sebelumnya mungkin belum terungkap. Melalui dialog ini, seluruh gagasan yang lahir akan dihimpun dan dirumuskan menjadi naskah akademik yang diharapkan dapat berfungsi sebagai peta kebudayaan NTB sekaligus menjadi rujukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pemajuan kebudayaan.
Prof. Abdul Wahid juga menegaskan bahwa silaturahim kebudayaan ini memiliki tujuan strategis lain, yakni mendorong terbentuknya DKD di tingkat kabupaten, khususnya di Lombok Tengah dan Lombok Timur. Ia menyampaikan bahwa hadirnya Dinas Kebudayaan di tingkat provinsi harus berdampak pada terbentuknya dinas kebudayaan di tingkat kabupaten/kota se-NTB. Dengan demikian, tata kelola kebudayaan tidak berhenti di level provinsi, tetapi terdistribusi dan mengakar hingga ke daerah, sehingga kebijakan, program, dan praktik kebudayaan dapat dirancang lebih kontekstual sesuai kebutuhan lokal masing-masing wilayah.
Sesi materi dilanjutkan oleh Dr. Lalu Ariadi yang menyoroti dasar hukum pembentukan DKD di NTB yang berlandaskan pada Peraturan Gubernur tahun 2022. Ia menegaskan bahwa DKD adalah mitra pemerintah, namun bukan mitra yang pasif, melainkan mitra yang kritis dan konstruktif. DKD, menurutnya, memiliki fungsi strategis untuk memberikan masukan dan saran agar kebijakan kebudayaan benar-benar mencerminkan suara dan kepentingan masyarakat NTB. Ia juga mengangkat keprihatinannya terhadap minimnya inovasi berbasis kebudayaan lokal, khususnya dalam pembangunan fisik di NTB. Ia mencontohkan bahwa sangat sedikit bangunan perkantoran, sekolah, maupun kantor pemerintah di NTB yang mengadopsi arsitektur kebudayaan lokal. Hal tersebut, menurutnya, menunjukkan bahwa kebudayaan belum sepenuhnya dijadikan roh dalam pembangunan daerah. Ia juga mengungkapkan fakta bahwa kebudayaan NTB dari tahun ke tahun mengalami penurunan, baik dari sisi praktik, minat generasi muda, maupun keberlanjutan tradisi.
Diskusi kemudian berlangsung hangat dengan berbagai pandangan kritis dari peserta. Aswan Kailani dari Dewan Kesenian Daerah Lombok Timur menyampaikan keresahan yang dirasakan oleh pelaku budaya di daerahnya. Ia menyebutkan bahwa di beberapa daerah atau provinsi lain, dialog kebudayaan dihadiri langsung oleh pejabat tinggi seperti bupati atau gubernur, sementara di Lombok Timur forum kebudayaan tingkat daerah masih sangat terbatas. Ia menegaskan bahwa pihaknya sangat membutuhkan ruang dialog dan diskusi khusus tentang kebudayaan yang diselenggarakan di Lombok Timur agar persoalan-persoalan budaya setempat dapat dibahas secara lebih fokus dan mendapatkan perhatian serius dari para pengambil kebijakan.
Pandangan tersebut diperkuat oleh Lalu M. Syamsul Arifin dari Lombok Tengah yang menyoroti kekayaan naskah kuno Lombok yang belum tergarap secara optimal. Ia menyampaikan bahwa sekitar 60 persen naskah yang dimiliki oleh sebuah ensiklopedia berasal dari Lombok, namun hingga kini belum ada kajian yang mendalam terhadap naskah-naskah tersebut. Kajian yang ada, menurutnya, masih sebatas kemampuan membaca teks, belum sampai pada upaya menggali nilai, makna, serta kontribusinya terhadap peradaban. Ia juga menekankan bahwa budaya kosmopolitan Lombok dapat dijadikan modal penting untuk meningkatkan ekonomi masyarakat melalui sektor kebudayaan, pariwisata, dan industri kreatif berbasis kearifan lokal.
Menjelang akhir kegiatan, Prof. Mahyuni selaku Badan Pengurus Harian DKD NTB menyampaikan refleksi kritis terhadap kondisi kebudayaan NTB. Ia mengajak seluruh peserta untuk membangun komitmen bersama dalam menjaga dan melestarikan budaya daerah. Ia mengingatkan bahwa keresahan terhadap kondisi kebudayaan seharusnya diubah menjadi kebanggaan terhadap identitas sendiri. Lebih jauh, ia menekankan pentingnya peran lembaga pendidikan dalam menanamkan nilai-nilai budaya kepada generasi muda, salah satunya melalui muatan lokal yang mengajarkan budaya bersih dan nilai-nilai kearifan setempat.
Sementara itu, Prof. Saleh Ending menambahkan bahwa kunci percepatan pembentukan DKD di tingkat kabupaten/kota adalah komunikasi yang baik dengan pemerintah daerah. Ia menegaskan bahwa jika komunikasi terbangun secara efektif dan berkesinambungan, maka pembentukan DKD di seluruh kabupaten/kota se-NTB akan lebih cepat terwujud.
Sebagai penutup, Aswan Kailani mewakili peserta membacakan hasil rekomendasi dan ultimatum dialog yang dirumuskan secara kolektif sebagai bentuk komitmen bersama insan kebudayaan NTB. Rekomendasi tersebut akan disampaikan kepada para pimpinan daerah, mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota, sebagai dorongan moral dan politik agar pembangunan kebudayaan menjadi agenda prioritas. Rangkaian rekomendasi tersebut mencerminkan tekad bersama untuk mengembalikan kebudayaan sebagai jantung peradaban NTB, sekaligus memastikan bahwa keberlanjutan budaya tidak hanya menjadi wacana, tetapi diwujudkan dalam kebijakan nyata dan program konkret.
Melalui Dialog Pemajuan Kebudayaan NTB Seri 3 ini, Lombok Tengah dan Lombok Timur menegaskan posisinya sebagai wilayah yang memiliki kesadaran tinggi terhadap pentingnya kebudayaan. Forum ini tidak hanya mempertemukan gagasan, tetapi juga menyatukan visi dan harapan untuk masa depan kebudayaan NTB yang lebih bermartabat, berdaya saing, dan berakar kuat pada jati diri lokal.