Mataram, 20 November 2024 – Berdasarkan data Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tercatat dalam kategori sedang terkait kerawanan politik uang dengan skor 2,78. Namun, tiga daerah yakni Lombok Tengah, Bima, dan Kota Bima masuk kategori rawan tinggi. Hal ini dipicu oleh masalah netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) serta potensi gangguan keamanan selama pelaksanaan Pilkada.
Menanggapi kondisi tersebut, Wakil Rektor III Universitas Muhammadiyah Mataram (UMMAT), Dr. Erwin, yang juga merupakan putra daerah Bima, menyampaikan seruan penting agar pelaksanaan Pilkada berjalan damai dan tanpa ekses negatif.
“Saya merasa prihatin mendengar Bima termasuk dalam kategori rawan tinggi. Pilkada adalah momentum demokrasi yang harus dijaga bersama. Kita perlu memastikan proses ini berjalan lancar, damai, dan tanpa menimbulkan konflik yang merugikan masyarakat,” ujar Dr. Erwin saat ditemui di Mataram, Rabu (20/11/2024).
Dr. Erwin menekankan pentingnya pengawasan terhadap netralitas ASN yang menjadi salah satu faktor utama kerawanan. “Pengawasan yang ketat dan penegakan hukum terhadap pelanggaran netralitas ASN sangat diperlukan. Selain itu, peran tokoh agama, adat, dan masyarakat juga krusial untuk meredam potensi konflik,” tambahnya.
Selain isu ASN, Dr. Erwin mengingatkan bahaya politik uang yang dapat mencederai nilai demokrasi. Ia mendorong adanya pendidikan politik yang masif kepada masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh iming-iming materi.
“Pendidikan politik harus terus ditingkatkan, khususnya di Bima. Masyarakat harus lebih kritis dan memahami bahwa suara mereka bukan untuk dijual, melainkan untuk menentukan masa depan daerah,” katanya.
Dr. Erwin juga mengajak seluruh pihak, mulai dari peserta Pilkada, penyelenggara, hingga masyarakat umum, untuk menjaga integritas dan keamanan selama proses Pilkada berlangsung.
“Harapan saya, Pilkada di Bima dan NTB secara umum bisa menjadi contoh bagi daerah lain dalam mewujudkan demokrasi yang damai, adil, dan berintegritas. Dengan kolaborasi semua elemen, saya yakin hal ini bisa tercapai,” tutupnya.
Ia juga menambahkan bahwa sebagai putra daerah, ia merasa bertanggung jawab untuk mengingatkan masyarakat agar tidak terjebak dalam konflik kepentingan. “Pilihan politik adalah hak setiap individu. Namun, harus diingat bahwa persatuan dan kerukunan jauh lebih penting daripada perbedaan pandangan politik yang sifatnya sementara,” ujar Dr. Erwin.
Sebagai langkah konkret, Dr. Erwin mendorong kampanye damai dan dialog terbuka antara kandidat. Ia berharap seluruh peserta Pilkada dapat memberikan contoh kepemimpinan yang baik dengan mengutamakan program dan visi misi, bukan sekadar kompetisi yang saling menjatuhkan. “Kepemimpinan yang baik dimulai dari proses demokrasi yang sehat,” pungkasnya.