KabarLagi.Com– Sekretaris Jenderal Asosiasi Peternak dan Pedagang Sapi Bima dan Dompu Indonesia (APPSBDI), Adi Bahrudin, memberikan apresiasi atas langkah Tim Percepatan Gubernur NTB Bidang Peternakan yang dipimpin Prof Dr Dahlanudin turun langsung ke Kabupaten Bima untuk berdialog dengan para pelaku usaha peternakan. Pertemuan tersebut juga dihadiri Ketua Gapehanni dan PPHNI
Adi menilai kehadiran tim percepatan di lapangan sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Provinsi NTB mendengar langsung persoalan dan kendala nyata yang selama ini dihadapi peternak. Selain memberikan apresiasi, ia juga menyampaikan sejumlah catatan strategis yang dianggap sangat penting untuk segera ditindaklanjuti.
-
Perpanjangan masa berlaku izin jalan termasuk seluruh dokumen perizinan pengiriman ternak
-
Pemangkasan waktu pengurusan izin agar distribusi sapi tidak terhambat
-
Pembukaan akses pembelian bibit dari NTT ke NTB untuk memperkuat ketersediaan bibit
-
Pembukaan rute pelayaran Bima–Tanjung Wangi guna memperlancar pengiriman menuju Jawa
-
Pembagian kuota pengiriman khusus untuk jalur Jabodetabek agar tidak disamakan dengan jalur reguler
-
Koordinasi MoU dengan pemerintah daerah se-Jabodetabek terkait izin kandang, pengawasan, dan penanganan kasus penipuan yang marak menimpa peternak NTB
Dalam pertemuan tersebut, Adi juga menegaskan perlunya pemerintah segera membuat langkah terobosan berupa jaminan perjalanan sapi dari Bima sampai Jabodetabek menggunakan skema premi asuransi jangka pendek
Menurutnya, hal ini sangat mendesak karena setiap tahun selalu ada kasus kematian sapi di perjalanan, sehingga peternak mengalami kerugian tanpa adanya kompensasi yang pasti. Dengan adanya asuransi jangka pendek, peternak akan mendapatkan perlindungan usaha yang lebih baik dan risiko kehilangan dapat diminimalisir
Adi menjelaskan bahwa NTB memiliki potensi pengiriman sapi ke Jabodetabek sebanyak 16.000–20.000 ekor per tahun, dengan nilai transaksi mencapai sekitar Rp500 miliar. Nilai ini menunjukkan besarnya kontribusi peternak NTB terhadap kebutuhan daging nasional
Namun ia juga menyoroti berbagai hambatan yang masih dirasakan di lapangan, seperti:
-
Terbatasnya armada kapal yang kerap menimbulkan antrean panjang di Pelabuhan Gili Mas dan Tano
-
Masih adanya pungutan liar di jalur distribusi dari Bima menuju Gili Mas
-
Minimnya intervensi pemerintah dari hulu hingga hilir terhadap persoalan peternakan
“Kami berharap pemerintah hadir secara menyeluruh. Dari hulu sampai hilir harus diperhatikan serius. Peternak butuh kepastian dan perlindungan,” ujarnya
Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal bagi penguatan tata kelola distribusi ternak NTB sekaligus mempertegas komitmen pemerintah untuk memberikan kepastian usaha bagi para peternak di daerah