Oleh :
Dr. Ahmad Fathoni, CEIA
Dosen Universitas Muhammadiyah Mataram
“Kemiskinan merupakan kondisi dalam rasa kualitatif mamusia, yang diubah oleh metode statistik menjadi angka kuantitatif. Perencana men-generalisasi kemiskinan dalam target persentase dengan sedikit partisipasi karena kaum miskin tidak bersepatu. Kemudian eksekutif-legislatif berdiskusi tentang si-miskin kita beri apa ; kolam ikan, pancing, ilmu mancing atau ikan goreng?.”
Target capaian kemiskinan ekstrem 0 koma persen dalam RPJMD Provinsi NTB 2025-2029 patut kita dukung sebagai sebuah cita mulia untuk pembangunan berkeadilan. Data BPS kemiskinan ekstrem NTB saat ini 2,04% atau 119 ribu jiwa dari total penduduk miskin 11,91% atau 658.600 jiwa pada maret 2025 dari total penduduk 5.731.100 jiwa. Angka ini akan naik tiga kali lebih tinggi bila menggunakan garis Bank Dunia yaitu sekitar USD8,30 per kapita per hari, sehingga penduduk miskin Indonesia naik menjadi 68,25% atau sekitar 194 juta jiwa. Penduduk miskin ekstrem layak menjadi prioritas karena mereka belum mampu memenuhi kebutuhan dasar baik komoditas garis kemiskinan makanan (GKM) maupun non makanan (GKNM).
Jika menggunakan pendekatannya pembangunan wilayah melalui 10 program unggulan pada kantong-kantong kemiskinan, apakah teori bola pantul melahirkan multi player efek secara tidak langsung dapat mengurangi 119 ribu jumlah penduduk miskin ekstem?. Seberapa banyak penduduk miskin ektrem yang akan terkena efek, tentu tergantung efektifitas program dan mungkin sulit menghapusnya menjadi 0 koma persen.
Upaya peningkatan pendapatan, memurahkan komoditas garis makanan dan non makanan, koordinasi lintas pemda dan OPD, pembangunan infrastruktur wilayah, peningkatan PAD dan berbagai upaya apakah akan efektif mengurangi kemiskinan ektrem?. Ibarat penyakit, kemiskinan ektrem lebih akut disembuhkan ketimbang kemiskinan non ektrem. Kondisi penduduk kategori ini memiliki kemampuan sumberdaya yang sangat terbatas. Saat ini baru Bali sebagai provinsi dengan kemiskinan terendah yaitu 4,06% dengan penduduk miskin ekstrem tersisa 0,54%.
Serupa apa kemiskinan kita di NTB?
Data BPS bulan Maret 2024, angka kemiskinan Provinsi NTB turun menjadi 12,91 persen, turun 0,94 persen dibandingkan Maret 2023 sebesar 13,85 persen. Angka kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 sebesar 2,04 persen, turun 0,6 persen dari 2,64 persen di tahun sebelumnya. Namun angka ini di provinsi NTB atau provinsi lain bersifat dinamis naik-turun. Penduduk miskin mengalami dinamika baik oleh factor internal rumah tangga atau karena factor eksternal lingkungan sosial, ekonomi, perubahan nilai mata uang, harga komoditas dan lainnya. Sehingga keberadaan kemiskinan ekstrem adalah keniscayaan yang akan tetap selalu ada dalam teori endapan sedimen. Belajar dari program Zero Waste NTB yang masih menjadi kambing hitam banjir hari Minggu 6 Juli 2025, maka sampah, kemiskinan dan dosa merupakan “limit” yang tidak pernah sama dengan nol dan angkanya hanya bisa mendekati nol.
Jika Pemprov dan Pemkab berani dengan bantuan langsung tunai (BLT) dengan asumsi nilai garis kemiskinan September 2024 sebesar Rp. 540.339, maka dibutuhkan anggaran rutin untuk BLT 119 ribu jiwa sebesar Rp. 64.3 miliar per bulan atau Rp. 771,6 miliar per tahun agar tidak lagi miskin. Namun bila agak berani, target hanya keluar dari miskin ektrem dan masih agak miskin, maka dibutuhkan BLT Rp. 400.000 per bulan atau Rp. 47,6 miliar per bulan atau Rp. 571 miliar per tahun. Pertanyaannya apakah model BLT bisa di era efisiensi anggaran?. Secara pendapatan tentu BLT sukses menutupi garis kemiskinan, namun secara pengeluaran, tidaklah mungkin semua penerima BLT dapat memenuhi kebutuhan dasar, karena 1001 alasan. Misalnya 3,5 juta penduduk Indonesia terlibat judi on line, yang mayoritas adalah penduduk miskin.
Apa hubungan kemiskinan dengan anak petani NTB?
Ada hubungan sangat kuat antara kemiskinan dan anak petani di NTB. Anak petani adalah pewaris kemiskinan NTB yang paling banyak. Anak petani memiliki peluang lebih besar untuk membentuk rumah tangga miskin baru dengan berbagai keterbatasan akses, modal dan sumber daya lainnya. Petani umumnya memiliki anak lebih banyak dari profesi lain salah satu alasannya untuk membantu pekerjaan pertanian, sehingga mereka memiliki laju pertambahan penduduk > 1,58% per tahun.
Jumlah anak NTB usia kurang 19 tahun pada 2025 yaitu 1,965.300 jiwa atau 34,8%, yang sebagian besar adalah anak petani. Mereka mewarisi penguasaan lahan yang semakin terbatas akibat berbagi warisan dengan saudaranya. Sebagian lahan pertanian yang produktif dan subur oleh sebagian anak petani dijual karena luasan tidak efisien < 0,5 Ha, sebagian menjadi tenaga kerja migran 30.706 jiwa dan lahan beralih fungsi menjadi non pertanian untuk perumahan atau usaha non pertanian 56 ribu hektar tahun 2024.
Sektor pertanian NTB masih menjadi penyumbang utama dalam penyerapan tenaga kerja berbeda dengan sector pertambangan yang lebih banyak impor tenaga luar daerah. Data BPS 2024, sekitar 48,72% dari penduduk miskin NTB bekerja disektor pertanian sisanya orang miskin tidak bekerja, buruh serabutan dan pekerja industri. Kondisi ini mencerminkan pentingnya penanganan anak petani, anak nelayan, anak peternak dan anak buruh tani. Ironisnya sebagian anak petani putus sekolah dan bekerja sebagai pekerja anak, data mencatat 5,51 persen anak NTB usia 10-17 tahun terlibat dalam aktivitas bekerja. Pekerja anak ini mempengaruhi lama sekolah di NTB rendah hanya 7,87 tahun. Dana DAK pendidikan lebih focus untuk renovasi sekolah favorite dan kurang memperhatikan pemerataan akses pendidikan anak orang miskin pada daerah terpencil, tertinggal dan terisolir, misalnya di pulau Gili Gede belum memiliki sekolah SMA, dan mereka putus sekolah akibat jarak dan ongkos kapal mahal ke sekolah.
Beruntungnya sebagian kecil dari anak petani dapat menyelesaikan pendidikan tinggi. Jumlah penduduk dengan pendidikan di atas SMA di NTB tahun 2024 sebesar 12,16%, namun angka pengangguran terbuka masih 2,73% artinya sebagian dari mereka tidak bekerja atau berstatus pencari kerja terdaftar di NTB yaitu 71.310 orang. Seperti halnya di China, lapangan kerja yang terbatas di NTB telah menyebabkan fenomena lahirnya “anak dengan ekor rusak”. Istilah ekor rusak digunakan untuk para sarjana yang sulit mencari kerja. Kepala rumah tangga miskin NTB yang merupakan alumni perguruan tinggi sebesar 2,5% artinya ada sarjana menikah dan miskin. Mereka terpaksa bekerja tidak sesuai bidang ilmu dengan gaji yang rendah. Gaji rendah menciptakan kemiskinan baru pada penduduk dengan level pendidikan tinggi. Saat ini banyak “kakek-nenek” masih memberikan subsidi biaya hidup untuk anak-anak mereka, walaupun anak mereka telah sarjana, bekerja, menikah dan memiliki anak.
Kemiskinan petani bersifat kompleks, disebabkan oleh sistem produksi pertanian dalam ketidakpastian alam, ketidakpastian harga dan rendahnya pendapatan petani. Ketidakpastian alam seperti perubahan iklim, wabah hama penyakit dan bencana alam, khususnya banjir dan kekeringan adalah kejadian berulang yang telah menyebabkan gagal tanam dan gagal panen yang merugikan dan memiskinkan petani. Petani ada jatuh miskin oleh ketidakpastian harga dan kadang pendapatan terjun bebas akibat produktifitas turun dan harga produk pertanian yang murah saat panen raya. Pendapatan petani tidak berupa gaji bulanan, namun mengikuti periode panen yang nilainya tidak pasti.
Nilai Tukar Petani (NTP) NTB pada bulan Desember 2024 tercatat sebesar 123,31. Bila usia tanaman pangan adalah rata-rata 4 bulan, maka petani memperoleh keuntungan rata-rata 5,82% per bulan per rumah tangga. Nilai tersebut pada produktifitas padi 5,4 ton per hektar, harga Rp. 6.500 per kg GKP memiliki keuntungan Rp. 2.042.820 per hektar per bulan per rumah tangga. Berhubung rata-rata kepemilikan lahan pertanian kita tahun 2024 adalah kurang dari 0,50 hektar, maka rumah tangga petani hanya memperoleh Rp.1.021.410 per rumah tangga. Bila anggota rumah tangga penduduk miskin NTB yaitu 4,14 orang maka anak petani hanya memperoleh Rp. 246.717 per bulan, dan tidak cukup untuk biaya kuliah, lalu menikah dan tetap miskin.
Program Agro-Maritim NTB apa akan efektif?
Rencana program unggulan provinsi NTB yaitu Sehat dan Cerdas, Desa Berdaya, NTB Inklusif, Agro-Maritim, Pariwisata Berkualitas, E-Mania (Ekraf Mendunia), Terampil dan Tangkas, NTB Lestari dan Berkelanjutan, Good and Smart Governance, serta NTB Connected. Apakah program unggulan tersebut bersifat inklusif atau eksklusif untuk sasaran penduduk miskin ektrem NTB sejumlah 119 ribu jiwa?. Jika kaum miskin ekstrem tidak pada skala prioritas pada program unggulan, maka kita masih akan ragu tentang masa depan NTB menuju nol persen kemiskinan ekstrem. Semoga semua OPD telah memiliki data by name by address 119 ribu jiwa itu sebagai pijakan pelaksanaan program unggulan masing-masing.
Khusus Program NTB Agro-Maritim bertujuan untuk mengembangkan sektor pertanian dan kelautan secara terpadu. Program ini diharapkan dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi NTB, yang saat ini masih menjadi penyumbang terbesar PDRB NTB tahun 2024 sebesar 21,45%, melebihi sector pertambangan 20,12%. Konstribusi terbesar dari sub sector tanaman pangan yaitu 9,29% namun tumbuh minus 0,11. Salah satu sub sector yang tumbuh dari tanaman perkebunan naik 3,88%. Salah satu kegiatan agro yaitu sertifikasi benih apakah dapat mendongkrak produksi dan sekaligus berdampak terhadap kemiskinan ekstrem?. Bila program maritim adalah udang vaname, rumput laut dan lobster pada 292 desa tepi laut dari jumlah 1.166 desa, dapatkah mendongkrak konstribusi PDRB sub sector perikanan yang hanya 4,3% dan tumbuh minus 0,38% pada tahun 2024 dari 2023.
PDRB 2024 per kapita tertinggi di Sumbawa Barat sebesar 131,5 jt dan terendah Lombok Timur 11,4 juta, tidak konsisten dengan angka kemiskinan tertinggi di Lombok Utara 23,96% dan terendah di kota Mataram 8,00%. Program hilirisasi produk pertanian dan kelautan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing hanya berkontribusi 2,11% pada tahun 2024 turun dari tahun 2020 sebesar 2,15% karena mayoritas berupa industri rumahan dengan produksi terbatas dan NTB saat ini masih belum memiliki kawasan industri.
Korelasi antara PDRB dengan kemiskinan di NTB 2024 yaitu +0,3 artinya ada hubungan positif tapi sangat lemah. Sedangkan analisis korelasi antara pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan 2023-2024 yaitu +0.4 artinya pertumbuhan ekonomi 5,3% berhubungan lemah dengan pengurangan kemiskinan. Pembangunan NTB lebih banyak dinikmati oleh para kapitalis luar dan penduduk kelas menengah ke atas. Untuk mencapai target kemiskinan ektrem dibutuhkan kerja ekstra dan focus. Pembangunan inklusif yaitu akses yang merata untuk semua layanan public, khusus pendidikan, kesehatan dan infratruktur di wilayah ter-banyak penduduk miskin. Pembangunan ekslusif misalnya pada program MBG dan bantuan sosial. Semoga kita tidak mengecilkan persoalan kemiskinan, seperti dalam rencana ukuran rumah subsidi dari type 21 menjadi type 14/18 meter persegi, karena perlu kita renungkan bentuk aksi nyata “pakir miskin (miskin ekstrem) dan anak terlantar adalah tanggung jawab negara” dalam amanah UUD 1945.