Oleh : Dr. Ahmad Fathoni, C.EIA.
(Dosen Universitas Muhammadiyah Mataram)
Banjir adalah bencana alam langganan di Bima. Terulang lagi pada edisi hari Senin, 10 November 2025 pukul 11.40 WITA telah terjadi banjir akibat hujan sedang hingga lebat disertai kilat-petir dan angin kencang di Kabupaten Bima, NTB. Bencana banjir tersebut konon telah melanda 13 desa di lima kecamatan, termasuk kecamatan Sanggar, Bolo, Soromandi, dan Wera. Dampaknya tercatat 825 kepala keluarga (KK) dan 2.347 jiwa terdampak banjir.
Kambing hitamnya selalu sebagai sebab utama adalah hujan intensitas tinggi yang berlangsung dalam periode singkat sehingga sungai-anak sungai meluap. Data cuaca menunjukkan bahwa di wilayah Bima rata-rata curah hujan pada musim puncak bisa mencapai tertinggi 180 mm per hari atau tinggi hujan 18 cm, Sebaran hujan tinggi di daerah perbukitan mempercepat aliran permukaan dan memunculkan risiko banjir bandang di hilir. Karakter hujan di Bima memiliki waktu yang singkat tetapi memiliki intensitas yang tinggi menyebabkan nilai aliran permukaan lebih tinggi dari kemampuan laju infiltrasi meresapnya air ke dalam tanah.
Kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS) di wilayah seperti KPH Ampang Riwo Soromandi yang mencakup wilayah Soromandi dan sekitarnya secara luas sudah cukup namun memiliki kelemahan tutupan lahan dengan kualitas yang rendah yaitu hanya 1 strata atau minim hutan primer dan minim model agro-forestry. Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL) di Kabupaten Bima (2023) yaitu 63,13% atau angka nya sih sudah sangat baik. Namun secara kualitas mengalami degradasi baik jumlah maupun ukuran vegetasi dan ada alih fungsi lahan secara masif. Kondisi alamiah juga kurang bersahabat, batuan umumnya breksi vulkanik, tebal solum tanah < 1 meter dan tekstur tanah umumnya berliat memperkecil infiltrasi-perkolasi dan mendokrak aliran permukaan menjadi reuni banjir pada daerah sempadan sungai dan cekungan.
Aktivitas illegal logging pada hutan di bagian hulu masih terjadi. Pertanian jagung di bagian tengah dan alih fungsi lahan di pesisir akibat pengembangan kawasan perkotaan baru sekitar kantor Bupati telah merubah keseimbangan kondisi hidrologis DAS. Perubahan tutupan lahan juga bermasalah pada kawasan perumahan dan sepandan sungai yang menurunkan daya serap tanah. Dampak eerosi yang meningkat menyebabkan sedimentasi pada muara sungai yang memperlambat aliran air ke teluk laut bima. Tanah yang tererosi akan terbawa aliran air sebagai material sedimen yang mempersempit sungai dan mempercepat genangan banjir.
Agrikultur jagung adalah keniscayaan bagi petani karena mudah dan murah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pangan dan pendapatan. Luas lahan budidaya jagung di Kabupaten Bima pada tahun 2024 yaitu 29.957 hektar dan tahun 2023 lebih luas lagi 63.139 hektar. Kini di bulan nopember 2025 adalah saat pembukaan lahan dengan sebagian menggunakan teknik pembakaran rumput-semak dan sebagian melakukan pengolahan tanah minimum menyebabkan indek erodibilitas tanah meningkat akibat tanah dominan telanjang tanpa tutupan saat hujan hari ini. Budidaya jagung tidak salah, hanya saja teknik budidaya nya yang kurang ramah lingkungan. Teknik konservasi tanah dan air, khususnya di lahan berlereng curam dibaikan baik karena kurangnya literasi petani maupun untuk alasan efisiensi biaya olah tanah. Maka pembinaan teknik budidaya oleh penyuluh pertanian harus menjadi bagian dari strategi mitigasi banjir bila kita tidak ingin terus begini.
Kondisi sempadan sungai serta kawasan pemukiman tradisional di hilir juga memerlukan perhatian serius. Banyak pemukiman di bantaran sungai tidak memiliki buffer zone atau area sempadan yang memadai sehingga saat debit naik langsung meluap ke rumah warga. Sistem drainase di permukiman tradisional sering tidak ada, kecil, dangkal oleh sedimen/sampah atau tersumbat karena dibangun tanpa pemeliharaan rutin pra-musim hujan. Semua ini memper-buruk, memper-tinggi genangan, memper-lama dan memper-luas daerah banjir. Upaya penataan kawasan permukiman bantaran sungai, kawasan perkantoran, kawasan perdagangan dan kawasan perumahan modern tanpa disertai kewajiban ruang terbuka hijau (RTH) minimal 30% adalah kekeliruan yang kita ketahui namun kita anggap biasa saja.
Sebagai exit strategi, pemerintah kabupaten perlu menetapkan rencana jangka menengah-panjang untuk pemulihan hulu-tengah hingga hilir. Antara lain, melakukan reforestasi hulu, pola agroforestry atau pertanian konservasi di tengah dan memperkuat jaringan drainase di hilir. Setiap kawasan harus memiliki lahan resapan yang mandiri. Langkah ini juga harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat lokal dan pemangku kepentingan sektoral seperti pertanian, kehutanan, dan tata ruang. Strategi mitigasi banjir tidak boleh hanya sekedar respon pasca-bencana berupa tanggap darurat dan rekontruksi tetapi harus menjadi bagian dalam perencanaan (RPJP-RPJM-Rencana Tahunan) yang tertuang dalam bentuk program-kegiatan pembangunan berkelanjutan yang nyata ada bentuk dan cukup anggarannya.
Kebijakan makro, pemerintah provinsi dan kabupaten harus dan wajib menetapkan target pengurangan intesitas kejadian banjir sebagai ukuran keberhasilan kepala daerah. Strategi dalam sasaran luas ruang terbuka hijau (RTH) untuk mitigasi banjir harus tertukur pada skala mikro setiap unit rumah ada kewajiban > 30% untuk halaman, kawasan perumahan > 30% ada RTH dan setiap DAS wajib > 30% hutan alam, hutan kota dan hutan rakyat. Kebijakan tata ruang harus memastikan kriteria sempadan sungai secara tegas melarang pembangunan apapun di pinggir kiri-kanan sungai misalnya untuk sungai dengan kedalaman < 3 meter zona bebas bangunan 10 meter dari pinggir sungai. Begitu pula intrumen PBG atau IMB harus secara tegas mengatur koofisien dasar bangunan (KDB) dan koofisien lantai bangunan (KLB) bukan sembatas retorika perijinan.
Strategi pengelolaan kawasan harus berbasis skala DAS, baik integrasi harmoni antar sector dan keseimbangan wilayah hulu-tengah-hilir dalam rasio luas hutan-pertanian-permukiman-industri yang berkeadilan untuk ekologi dan kehidupan rakyat. Koordinasi antara pemerintah dan instansi diperlukan agar aliran air dijadikan sebagai potensi sumberdaya untuk panen hujan yang penuh manfaat. Aliran air permukaan lebih seharusnya sebesar-besarnya di tamping pada 100 bendung atau embung di setiap jengkal lahan cekungan. Sedangkan sedimentasi mestinya adalah berkah untuk pupuk alam di lahan pertanian yang miskin hara. Bila energi air ini kita jadikan sinergi antar sektor dan pembagian zona adalah warna pelangi,maka upaya mitigasi banjir sebenarnya adalah lagu kehidupan yang indah di bumi Mbojo ini.
Evaluasi system drainase Bima juga perlu dilakukan. Dimensi dan jumlah saluran drainase utama yang membuang kelebihan air ke badan sungai juga harus disesuaikan dengan volume sesuai debit banjir maksimum per kawasan atau DAS. Pengaturan elevasi antara saluran darenase cabang (tersier sekunder) – ke saluran utama, ke sungai dan ke laut harus dipertahankan pada kondisi kemiringan dasar >5% untuk melancarkan aliran air. Model saluran draenase tertutup, kondisi sampah dan sedimen pada saluran serta beda tinggi saluran draenase-jalan-perumahan harus di atur agar air masuk ke saluran drainase dan bukan bermuara ke jalan sebagai sungai musiman buatan. Air limpasan harus diupayakan meresap dahulu ke setiap unit persil lahan baru kelebihannya ke system drainase.
Berpikir atropologi dan sosiologi, adaptasi masyarakat juga sangat vital dilakukan bila banjir ini adalah suatu takdir yang sulit dihindari bila telah banyak bentuk ihtiar. Gerakan memperbesar luas halaman rumah kita untuk menyerap air, membuat saluran draenase setiap depan rumah, meninggikan pondasi rumah atau model rumah panggung (budaya local yang telah luntur) di zona rawan banjir, dan menanam minimal satu pohon per rumah sebagai mesin infiltrasi local, serta mengolah sampah secara mandiri di rumah tangga.
Upaya sederhana seperti ini bila digerakkan secara masif dapat mengurangi beban sistem drainase dan meningkatkan resiliensi lokal. Pendidikan dan pelatihan kepada warga untuk pemeliharaan saluran draenase, siapa menebang pohon satu harus menanam dua adalah bentuk awik-awik desa yang dapat diperdeskan. Kombinasi strategi skala makro-meso dan mikro inilah yang akan menjadikan Kabupaten Bima lebih tangguh terhadap banjir di masa mendatang bila kita mau berubah mulai hari ini dan APBD-2026.