May Day 2026 di NTB: Komitmen Baru Libatkan Buruh dalam Kebijakan Daerah

0
25

Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi ajang penting mempererat hubungan antara pemerintah dan kalangan pekerja. Dialog bertema “Satu Tekad, Satu Tujuan, Sejahtera Bersama” yang berlangsung di Kantor Dinas Nakertrans NTB pada 1 Mei menghadirkan suasana terbuka, di mana aspirasi buruh mulai ditempatkan sebagai bagian utama dalam perumusan kebijakan.

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan perlunya perubahan pendekatan dalam penyusunan regulasi daerah. Ia mengakui bahwa selama ini keterlibatan serikat pekerja belum optimal, dan ke depan setiap kebijakan yang berkaitan dengan tenaga kerja harus melibatkan mereka secara aktif agar lebih representatif dan berkeadilan.

Selain itu, perhatian juga diarahkan pada lemahnya pengawasan ketenagakerjaan di lapangan. Gubernur menyoroti belum maksimalnya realisasi dukungan fasilitas bagi pengawas, termasuk kendaraan operasional dan anggaran. Ia meminta jajaran terkait segera menindaklanjuti hal tersebut agar fungsi pengawasan dapat berjalan efektif.

Dalam isu pengupahan, pemerintah memilih pendekatan realistis dengan menyeimbangkan kenaikan upah dan tingkat kepatuhan perusahaan. Menurut Gubernur, peningkatan upah yang moderat namun terimplementasi secara menyeluruh dinilai lebih berdampak dibanding kenaikan tinggi yang sulit diterapkan di lapangan.

Pemerintah Provinsi NTB juga memperkuat perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui skema pembiayaan baru. Dengan melibatkan Bank NTB Syariah dan perusahaan mitra, biaya keberangkatan PMI akan ditanggung melalui pembiayaan ringan, sehingga pekerja tidak lagi terjerat utang sejak awal. Selain itu, sistem pengelolaan gaji berbasis tabungan terarah juga disiapkan untuk mendukung kemandirian ekonomi para PMI.

Di sisi lain, Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri menekankan pentingnya kebijakan yang lebih berpihak kepada buruh perempuan. Ia mendorong adanya regulasi yang memperhatikan peran ganda perempuan, termasuk pengaturan jam kerja dan fasilitas pendukung, mengingat dominasi pekerja migran perempuan dari NTB.

Sementara itu, Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN) NTB, Lalu Wira Sakti, menyambut positif komitmen pemerintah. Ia menilai keterlibatan langsung pimpinan daerah dalam dialog May Day sebagai langkah maju dalam membangun komunikasi yang sehat. Serikat buruh pun menyatakan kesiapan untuk mengawal kebijakan dan bersinergi demi mewujudkan kesejahteraan pekerja serta target pengentasan kemiskinan di NTB.