KabarLagi.Com--Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai melakukan pembenahan besar di sektor pendidikan dengan fokus pada pemerataan kualitas sekolah, penanganan anak putus sekolah, penguatan pendidikan inklusif, serta penyesuaian pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja dan potensi daerah.
Kebijakan tersebut dibahas dalam Rapat Terbatas Bidang Pendidikan yang dipimpin langsung Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal bersama Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri di ruang kerja Gubernur NTB, Senin (18/5). Rapat turut dihadiri Sekda NTB, Kepala Dikpora NTB, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Sosial dan P3A, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepala Dinas PUPR dan PKP, serta Juru Bicara Pemprov NTB.
Dalam arahannya, Gubernur menekankan bahwa persoalan pendidikan tidak bisa lagi ditangani secara parsial. Seluruh perangkat daerah diminta bekerja secara terintegrasi agar pembangunan pendidikan mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung program prioritas nasional.
Juru Bicara Pemprov NTB, Ahsanul Khalik, menjelaskan bahwa Gubernur NTB telah membuka komunikasi dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI serta sejumlah kementerian guna memperluas akses NTB terhadap program-program strategis nasional di bidang pendidikan.
Salah satu program yang akan dijalankan adalah pemerataan kualitas SMK melalui skema Golden Ticket dan Silver Ticket. Program ini bertujuan menempatkan kepala sekolah berprestasi di SMK yang masih tertinggal, terutama di wilayah pinggiran.
Kepala sekolah yang dinilai sukses meningkatkan prestasi sekolah, membangun kerja sama industri, serta menghasilkan lulusan yang terserap dunia kerja atau mampu berwirausaha akan diberi kesempatan memimpin sekolah lain yang membutuhkan penguatan. Mereka juga diperbolehkan membawa dua guru terbaik sebagai tim pendamping dengan dukungan insentif khusus.
Menurut Aka, langkah tersebut diharapkan mampu menularkan budaya kerja dan keberhasilan dari sekolah maju ke sekolah lain sehingga kualitas SMK di NTB dapat tumbuh lebih merata.
Program tersebut akan diuji coba terlebih dahulu di beberapa SMK sebelum diterapkan secara luas. Dikpora NTB juga diminta segera menyusun petunjuk teknis serta regulasi pendukung yang nantinya diperkuat melalui Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur.
Selain pembenahan tata kelola sekolah, Pemprov NTB juga mulai menyesuaikan arah pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri di masing-masing daerah.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB diminta memperkuat program peningkatan keterampilan yang terintegrasi dengan pendidikan menengah melalui sertifikasi kompetensi lulusan SMK, penguatan Global Classes, program magang ke Jepang, hingga pengembangan SMA double track.
Program tersebut diarahkan untuk menyiapkan generasi muda NTB agar memiliki daya saing dan mampu mengisi peluang kerja baik di tingkat nasional maupun internasional, termasuk di negara-negara yang membutuhkan tenaga kerja terampil seperti Jepang.
Pemerintah Provinsi NTB juga menargetkan ratusan alumni SMK mendapatkan pelatihan, sertifikasi kompetensi, penguatan kemampuan bahasa asing, dan magang industri secara bertahap mulai tahun 2026 hingga 2027.
Gubernur NTB juga meminta dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap jurusan-jurusan SMK agar sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan karakteristik daerah masing-masing.
Menurutnya, wilayah pertambangan harus memiliki jurusan yang relevan dengan kebutuhan industri tambang, sementara daerah lain perlu mengembangkan jurusan sesuai potensi unggulan wilayah sehingga setiap SMK memiliki kekhususan yang mendukung pengembangan ekonomi daerah.
Rapat tersebut juga membahas persoalan tingginya angka anak putus sekolah di NTB yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan.
Pemprov NTB menemukan adanya persoalan sinkronisasi data antara sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dengan sistem pendataan pesantren melalui EMIS di bawah Kementerian Agama. Akibatnya, banyak santri yang melanjutkan pendidikan di pondok pesantren tidak tercatat dalam Dapodik dan dianggap sebagai anak putus sekolah.
Karena itu, Pemprov NTB akan membentuk tim kecil lintas sektor untuk melakukan sinkronisasi data pendidikan sekaligus memperkuat pendataan anak rawan putus sekolah.
Berbagai program pendidikan alternatif juga akan diperkuat, seperti PKBM, SMA/SMK Terbuka, kelas jarak jauh, hingga program PEPSI agar anak-anak yang benar-benar putus sekolah dapat kembali melanjutkan pendidikan.
Dalam rapat tersebut, Dinas Sosial dan P3A juga diminta memperkuat pendataan anak disabilitas, pekerja anak, dan kelompok rentan lainnya agar seluruh warga memperoleh akses pendidikan yang setara.
Selain itu, Pemprov NTB membuka peluang pembangunan SLB baru di sejumlah wilayah berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan bersama pemerintah pusat. Peran kader posyandu nantinya juga akan diperluas untuk membantu pendataan anak rawan putus sekolah dan pekerja anak hingga tingkat desa dan kelurahan.
Aka menegaskan, Gubernur NTB menginginkan sistem pendidikan di daerah tidak lagi berjalan sendiri-sendiri, tetapi benar-benar terhubung dengan kebutuhan dunia kerja, kondisi sosial masyarakat, serta masa depan generasi muda NTB.