KabarLagi.Com– Aspirasi pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa kembali menjadi sorotan publik setelah ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Provinsi Pulau Sumbawa (APPS) turun ke jalan melakukan aksi demonstrasi di Kabupaten Dompu, Selasa (2/6/2026). Aksi yang berlangsung di jalur strategis penghubung Bima–Dompu itu sempat melumpuhkan arus transportasi dan menarik perhatian luas masyarakat.
Bagi para demonstran, aksi tersebut bukan sekadar unjuk rasa biasa. Ia merupakan simbol kekecewaan atas panjangnya proses perjuangan pemekaran yang hingga kini belum memperoleh kepastian dari pemerintah pusat. Selama lebih dari dua puluh tahun, berbagai dokumen, kajian, hingga dukungan politik telah dibangun, namun realisasi pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa masih berada dalam ketidakjelasan.
Dalam berbagai orasi, para tokoh masyarakat dan aktivis menegaskan bahwa tuntutan pemekaran lahir dari kebutuhan akan pemerintahan yang lebih dekat, lebih responsif, dan lebih memahami karakteristik wilayah Pulau Sumbawa. Mereka menilai jarak kendali pemerintahan yang panjang selama ini menjadi salah satu faktor yang memperlambat percepatan pembangunan di sejumlah daerah.
Selain itu, para peserta aksi mempertanyakan sejauh mana hasil pembangunan telah dirasakan secara merata oleh masyarakat Pulau Sumbawa. Di tengah keberadaan sektor pertambangan, pertanian, peternakan, perikanan, dan berbagai potensi ekonomi lainnya, masih terdapat persoalan infrastruktur dasar dan pelayanan publik yang dinilai memerlukan perhatian lebih besar.
Menurut APPS, pembentukan provinsi baru bukan dimaksudkan untuk memisahkan diri dari NTB secara emosional maupun historis. Sebaliknya, pemekaran dipandang sebagai langkah administratif untuk mempercepat pembangunan, memperkuat daya saing daerah, serta membuka ruang pengelolaan potensi lokal yang lebih efektif.
Aksi tersebut juga menjadi bentuk tekanan politik agar pemerintah pusat tidak terus menempatkan aspirasi masyarakat Pulau Sumbawa dalam daftar tunggu yang berkepanjangan. Massa mendesak adanya keputusan yang jelas terkait moratorium daerah otonom baru yang selama bertahun-tahun menjadi salah satu hambatan utama lahirnya provinsi baru di berbagai daerah Indonesia.
Di sisi lain, tuntutan ini menghadirkan pertanyaan penting bagi pemerintah. Jika syarat administratif dan dukungan masyarakat dianggap telah terpenuhi, maka diperlukan evaluasi terbuka mengenai kendala yang menyebabkan proses tersebut belum bergerak menuju tahap keputusan. Transparansi menjadi penting agar masyarakat memperoleh penjelasan yang utuh dan tidak hanya menerima janji yang berulang dari waktu ke waktu.
Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa pada akhirnya bukan hanya persoalan pemekaran wilayah. Isu ini telah berkembang menjadi simbol harapan masyarakat terhadap pemerataan pembangunan, keadilan anggaran, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Karena itu, yang dibutuhkan saat ini bukan lagi sekadar wacana atau kajian yang terus diperpanjang, melainkan kejelasan sikap dari pemerintah pusat mengenai masa depan aspirasi yang telah diperjuangkan selama lebih dari dua dekade.
Aksi di Dompu menjadi pengingat bahwa semangat perjuangan masyarakat Pulau Sumbawa belum surut. Justru sebaliknya, tuntutan tersebut kembali menguat sebagai pesan bahwa kesabaran publik memiliki batas, sementara harapan terhadap pemerataan pembangunan tidak dapat terus ditunda tanpa kepastian.