KabarLagi.com–Di tengah besarnya anggaran yang dialokasikan untuk keikutsertaan Kabupaten Dompu pada MTQ tingkat Provinsi NTB tahun 2026, muncul keluhan dari sejumlah Qori dan Qoriah yang mengaku tidak mendapatkan fasilitas penginapan hotel sebagaimana yang diharapkan. Kondisi tersebut memicu pertanyaan terkait pelayanan peserta dan penggunaan anggaran yang telah disiapkan pemerintah daerah.
Keluhan itu mencuat setelah para peserta mengaku ditempatkan di rumah sewaan selama pelaksanaan MTQ. Padahal, menurut informasi yang mereka terima, terdapat anggaran yang dialokasikan khusus untuk kebutuhan penginapan.
Alasan yang disampaikan kepada peserta adalah keterbatasan kamar hotel karena sebagian besar penginapan telah penuh. Namun penjelasan tersebut dinilai belum sepenuhnya menjawab pertanyaan para peserta.
Pasalnya, sejumlah peserta mengaku mengetahui bahwa beberapa kafilah dari daerah lain masih mendapatkan fasilitas penginapan hotel selama mengikuti MTQ. Kondisi ini memunculkan dugaan adanya perbedaan perlakuan dalam penyediaan fasilitas peserta.
“Kalau memang hotel penuh, mengapa daerah lain masih bisa menginap di hotel sementara kami ditempatkan di rumah sewaan? Kami hanya ingin ada perlakuan yang adil bagi seluruh peserta,” ungkap salah seorang peserta yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Sorotan publik semakin menguat setelah beredar informasi mengenai rincian anggaran MTQ Kabupaten Dompu tahun 2026 yang disebut mencapai Rp549.425.000. Dari total anggaran tersebut, terdapat pos anggaran penginapan hotel sebesar Rp84.600.000.
Fakta itu memunculkan sejumlah pertanyaan yang hingga kini belum terjawab. Jika anggaran hotel memang tersedia, mengapa para Qori dan Qoriah tidak ditempatkan di hotel? Bagaimana realisasi penggunaan anggaran tersebut, dan apakah telah sesuai dengan peruntukannya?
Hingga saat ini belum ada penjelasan resmi dari Pemerintah Kabupaten Dompu maupun panitia terkait mengenai mekanisme penggunaan anggaran penginapan serta dasar penempatan peserta selama kegiatan berlangsung.
Selain persoalan fasilitas, capaian prestasi Kabupaten Dompu pada MTQ tahun ini juga menjadi perhatian publik. Setelah menempati peringkat kelima pada tahun 2024, Dompu dilaporkan turun ke posisi kesembilan pada MTQ 2026.
Penurunan peringkat tersebut memicu diskusi di tengah masyarakat mengenai kualitas pembinaan serta perhatian pemerintah terhadap para peserta yang menjadi representasi daerah di tingkat provinsi.
Di media sosial, terutama Facebook, perbincangan mengenai persoalan ini terus berkembang. Banyak warganet mempertanyakan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan yang layak kepada para Qori dan Qoriah yang membawa nama baik Kabupaten Dompu.
Aktivis sosial yang akrab disapa Aba FT turut menyampaikan keprihatinannya. Menurutnya, para Qori dan Qoriah merupakan aset daerah yang seharusnya mendapatkan penghargaan dan pelayanan terbaik.
“Qori dan Qoriah adalah duta daerah yang membawa nama Kabupaten Dompu di panggung MTQ. Jika benar terjadi perbedaan pelayanan atau hak peserta tidak terpenuhi, maka pemerintah wajib memberikan penjelasan secara terbuka kepada publik,” tegasnya.
Lebih lanjut, Aba FT menilai transparansi merupakan kewajiban dalam setiap penggunaan anggaran publik. Ia mengaku akan mengumpulkan berbagai informasi dan data guna memastikan ada atau tidaknya kelalaian dalam pengelolaan fasilitas peserta.
Sampai berita ini diterbitkan, Pemerintah Kabupaten Dompu, LPTQ maupun pihak terkait lainnya belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan perbedaan fasilitas penginapan yang diterima Qori dan Qoriah Kabupaten Dompu selama mengikuti MTQ tingkat Provinsi NTB tahun 2026. Publik kini menanti klarifikasi resmi untuk menjawab berbagai pertanyaan yang terus berkembang di ruang publik.(TM)