KabarLagi.com—Wakil Wali Kota Bima, Feri Sofiyan, menghadiri Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama TPID Kota Bima, Kabupaten Bima, dan Kabupaten Dompu di Aula Maja Labo Dahu, Kantor Wali Kota Bima, Jumat (3/7).
Rakor strategis tersebut dipimpin Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, serta dihadiri perwakilan Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, jajaran pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan terkait.
Dalam sambutannya, Feri Sofiyan menegaskan bahwa pengendalian inflasi tidak semata berkaitan dengan angka statistik, melainkan menyangkut langsung kehidupan masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.
“Fluktuasi harga kebutuhan pokok seperti beras, cabai, dan bawang merah, hingga ketersediaan LPG 3 kilogram, sangat memengaruhi daya beli masyarakat. Karena itu, pengendalian inflasi harus dimaknai sebagai upaya menjaga ketahanan ekonomi keluarga,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya kelancaran distribusi dan kecukupan pasokan sebagai faktor kunci dalam menjaga stabilitas harga. Persoalan distribusi LPG 3 kilogram, menurutnya, menjadi pengingat bahwa koordinasi antardaerah perlu terus diperkuat.
Lebih lanjut, Feri menekankan bahwa karakteristik perekonomian di Pulau Sumbawa menuntut sinergi erat antarwilayah. Arus perdagangan komoditas strategis yang melintasi Kota Bima, Kabupaten Bima, dan Kabupaten Dompu menjadikan stabilitas harga di satu daerah sangat bergantung pada daerah lainnya.
“Kelancaran distribusi, ketersediaan pasokan, dan kecepatan pertukaran informasi menjadi kunci dalam mengantisipasi gejolak harga di kawasan Bima Raya,” jelasnya.
Melalui forum ini, ia berharap terbangun mekanisme koordinasi yang lebih efektif, khususnya dalam pertukaran data stok pangan, pemantauan harga, serta langkah intervensi yang cepat dan terukur.
Pemerintah Kota Bima, lanjutnya, berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi lintas daerah dalam pengendalian inflasi secara responsif dan berbasis data, guna menjaga stabilitas harga sekaligus melindungi daya beli masyarakat.
Rakor TPID ini diharapkan menghasilkan langkah strategis yang implementatif dan memperkuat sinergi antarwilayah dalam menjaga kestabilan ekonomi di Nusa Tenggara Barat, khususnya Pulau Sumbawa.(TM)