Pemerhati Pendidikan: Pemerintah Harus Adil dalam Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan

0
621

Mataram– Pemerhati pendidikan di Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. Erwin, M.Pd., mengimbau pemerintah pusat, khususnya kementerian terkait, untuk segera merumuskan kebijakan strategis guna mengatasi ketimpangan sarana dan prasarana pendidikan di berbagai daerah. Hal ini dinilai penting demi menjamin kualitas pendidikan yang merata di seluruh Indonesia.

“Kita masih menemukan banyak sekolah yang kekurangan fasilitas memadai untuk mendukung proses belajar-mengajar. Hal ini berdampak langsung pada kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa,” ujar Dr. Erwin dalam wawancara.

Dr. Erwin menambahkan bahwa Indonesia baru saja melewati fase pergantian kepemimpinan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Momen transisi ini, menurutnya, menjadi waktu yang tepat untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap kebijakan pendidikan sebelumnya dan merumuskan langkah-langkah baru yang lebih strategis dan adil.

“Setiap pergantian kepemimpinan membawa perubahan arah kebijakan. Ini adalah peluang besar bagi pemerintah yang baru untuk menegaskan komitmennya terhadap pemerataan pendidikan, terutama dengan memperhatikan daerah-daerah yang selama ini tertinggal,” ujarnya.

Menurutnya, pemerataan fasilitas pendidikan, baik di kota maupun di daerah terpencil, adalah langkah krusial untuk mencetak generasi bangsa yang unggul. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus bersikap adil dan proporsional dalam memenuhi kebutuhan dasar pendidikan. Tidak hanya dari sisi fasilitas fisik, tetapi juga dari distribusi tenaga pendidik yang berkualitas.

Dr. Erwin menegaskan bahwa ketimpangan dalam penyelenggaraan pendidikan tidak hanya merugikan siswa, tetapi juga menghambat tujuan pendidikan nasional. “Pendidikan berkualitas adalah hak setiap anak bangsa, tanpa memandang lokasi geografis maupun latar belakang sosial ekonomi,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya memprioritaskan sekolah-sekolah di wilayah terpencil, yang sering kali diabaikan. Pemerintah diharapkan mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan ini sebagai bentuk investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa.

“Kita butuh komitmen nyata dari pemerintah untuk memastikan fasilitas pendidikan yang merata. Ini adalah langkah awal menuju pendidikan nasional yang lebih baik dan berkeadilan,” pungkas Dr. Erwin.