KabarLagi.Com–Wakil Menteri Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Republik Indonesia, Dzulfikar Ahmad Tawalla, S.Pd., M.I.Kom, menghadiri acara Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) dan Penataran Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Nusa Tenggara Barat (NTB). Acara yang berlangsung di Aula Dome Balai Guru Penggerak NTB ini turut dihadiri oleh seluruh ketua dan pengurus Pemuda Muhammadiyah se-NTB. Jummat (14/02/2025).
Selain Rakorwil, agenda ini juga diisi dengan sosialisasi kebijakan pemerintah mengenai perlindungan pekerja migran Indonesia, migrasi aman, serta peluang kerja di luar negeri. Dalam paparannya, Wakil Menteri BP2MI menegaskan pentingnya pemahaman mengenai kebijakan perlindungan pekerja migran agar tenaga kerja Indonesia di luar negeri lebih terlindungi dan memiliki akses terhadap hak-hak mereka.
Dzulfikar Ahmad Tawalla memperkenalkan dua sistem inovatif yang saat ini dikembangkan oleh BP2MI. Pertama, Sistem Kompetrisasi, yang berfungsi sebagai sistem utama dalam penempatan tenaga kerja migran. Kedua, digitalisasi di sektor remitansi yang bertujuan untuk mempermudah pekerja migran dalam mengirimkan uang kepada keluarga mereka di Indonesia.
Menurutnya, digitalisasi remitansi ini diharapkan dapat memberikan efisiensi dan transparansi dalam proses pengiriman uang, sehingga para pekerja migran tidak mengalami kesulitan atau hambatan dalam mendukung keluarga mereka di tanah air. Selain itu, sistem ini juga bertujuan untuk meminimalisir risiko kehilangan uang atau terkena biaya transfer yang tinggi.
Lebih lanjut, Dzulfikar berharap program ini dapat semakin memudahkan pekerja migran dalam menjangkau berbagai layanan yang mereka butuhkan. BP2MI terus berkomitmen untuk meningkatkan perlindungan, kesejahteraan, serta akses informasi bagi para pekerja migran Indonesia yang berada di luar negeri.
Acara ini juga menjadi momentum bagi Pemuda Muhammadiyah NTB untuk turut berperan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat terkait migrasi aman dan perlindungan tenaga kerja migran. Harapannya, sinergi antara pemerintah dan organisasi kepemudaan ini dapat membantu menciptakan sistem migrasi yang lebih terstruktur dan berkelanjutan. (CF-003)