KabarLagi.Com – Pasca Pilkada yang menghasilkan pasangan Ady-Irfan unggul dalam raihan suara dan dipastikan sebagai pemimpin baru di Bima, Mantan Pejabat Utama DKI Jakarta, H. Arifin, memberikan masukan penting terkait reformasi birokrasi. Dalam pernyataannya, H. Arifin menekankan bahwa langkah awal menuju tata kelola pemerintahan yang baik (clean governance) adalah memastikan birokrasi bekerja sesuai dengan prinsip transparansi, efisiensi, dan profesionalisme.
H. Arifin menegaskan pentingnya penempatan pejabat berdasarkan keahlian masing-masing. Menurutnya, salah satu kendala utama yang menghambat pelayanan publik di Bima selama ini adalah kurangnya kesesuaian antara posisi pejabat dengan kompetensi mereka. “Reformasi birokrasi harus menjadi prioritas utama. Kita tidak bisa membiarkan orang yang tidak kompeten tetap memegang jabatan strategis,” ujar putra terbaik wera ini.
Selain itu, ia juga menyoroti perlunya evaluasi terhadap pejabat yang bermasalah di masa lalu. Ia meminta agar pasangan Ady-Irfan tidak ragu melakukan rotasi, bahkan penggantian, terhadap pejabat yang dinilai tidak mampu menjalankan tugas dengan baik. “Pemimpin harus berani mengambil langkah tegas untuk mengatasi birokrasi yang stagnan dan tidak produktif,” tambahnya.
Kritik terhadap buruknya pelayanan publik di Bima juga menjadi perhatian utama H. Arifin. Ia menyebut, selama bertahun-tahun, pelayanan publik di wilayah ini masih jauh dari kata memuaskan. Masalah seperti lambannya pengurusan administrasi, kurangnya transparansi, dan budaya kerja yang tidak profesional menjadi tantangan besar yang harus segera diatasi.
Ia berharap pasangan Ady-Irfan mampu membawa perubahan signifikan dengan visi mereka yang diharapkan dapat merevitalisasi sistem pemerintahan di Bima. “Reformasi ini tidak hanya tentang pergantian pejabat, tapi juga perubahan pola pikir dan budaya kerja dalam birokrasi,” jelasnya.
Sebagai mantan pejabat dengan pengalaman panjang di DKI Jakarta, H. Arifin juga menyarankan agar pemerintah daerah mulai menerapkan teknologi digital untuk mendukung reformasi. Menurutnya, digitalisasi birokrasi dapat meminimalkan potensi korupsi dan meningkatkan aksesibilitas layanan bagi masyarakat.
Pada akhirnya, H. Arifin menekankan bahwa reformasi birokrasi harus diarahkan untuk mewujudkan clean governance yang tidak hanya bermanfaat bagi pemerintah, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat. “Bima memiliki potensi besar untuk maju, asalkan pemerintahnya berkomitmen pada transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan yang prima,” pungkasnya.
Masukan ini diharapkan menjadi perhatian serius pasangan Ady-Irfan Nantu dalam menyusun kebijakan strategis mereka ke depan, sehingga mampu membawa Bima menuju perubahan yang lebih baik.