KabarLagi.Com-Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus memperkuat komitmennya dalam membangun kualitas kesehatan masyarakat melalui berbagai program strategis yang menyentuh langsung kebutuhan warga. Melalui Dinas Kesehatan Provinsi NTB, fokus pembangunan kesehatan tahun 2026 diarahkan pada percepatan penurunan stunting, penguatan layanan skrining kesehatan gratis, hingga langkah masif penanganan Tuberkulosis (TBC). Seluruh program tersebut dijalankan secara terintegrasi sebagai bagian dari upaya mewujudkan masyarakat NTB yang sehat, produktif, dan berdaya saing.
Kinerja positif mulai terlihat pada Triwulan I Tahun 2026. Berdasarkan hasil evaluasi tingkat pusat, angka prevalensi stunting di NTB berhasil ditekan hingga mencapai 12,88 persen. Capaian ini melampaui target nasional yang sebelumnya ditetapkan sebesar 17,5 persen, sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa berbagai intervensi yang dilakukan pemerintah mulai menunjukkan hasil nyata.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Dr. dr. H. Lalu Hamzi Fikri, MM.MARS, menjelaskan bahwa keberhasilan tersebut lahir dari kerja kolaboratif yang dilakukan secara konsisten melalui intervensi spesifik dan intervensi sensitif.
“Intervensi langsung di sektor kesehatan memiliki daya ungkit sekitar 30 persen, meliputi imunisasi, pemberian ASI eksklusif, hingga penguatan pola asuh keluarga. Namun keberhasilan terbesar justru datang dari intervensi tidak langsung yang mencapai 70 persen, seperti penyediaan air bersih, sanitasi layak, lingkungan sehat, dan pengentasan kemiskinan,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa, 05 Mei 2026.
Sebagai langkah konkret di lapangan, Dinas Kesehatan NTB juga mengoptimalkan program Desa Berdaya yang menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat. Melalui program ini, pemerintah melakukan pemantauan intensif pada 10 desa di setiap kabupaten/kota, pemberian asupan telur bagi balita, hingga mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Meski capaian stunting terus membaik, tantangan di lapangan masih cukup besar, terutama terkait pola konsumsi masyarakat dan kualitas lingkungan. Fenomena meningkatnya konsumsi makanan siap saji dinilai menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pemenuhan kebutuhan gizi anak.
“Kami terus memperkuat edukasi kepada masyarakat agar kebutuhan gizi balita dapat terpenuhi dengan baik. Pola hidup sehat dan pemenuhan nutrisi yang seimbang menjadi hal penting agar masyarakat tidak terlalu bergantung pada makanan instan,” tambahnya.
Selain fokus pada stunting, Pemerintah Provinsi NTB juga tengah memperluas implementasi program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang merupakan bagian dari Program Hasil Tercepat Presiden sejak Maret 2025. Pada tahun 2026, program ini ditargetkan menjangkau sekitar 2,663 juta jiwa atau setara 46 persen dari total penduduk NTB.
Program CKG menyasar seluruh kelompok usia, mulai dari bayi, anak-anak, remaja, hingga lansia. Layanan ini dapat diakses masyarakat melalui Puskesmas, Pustu, Posyandu, maupun layanan komunitas yang hadir dalam berbagai kegiatan dan event besar di NTB.
Menurut Kadinkes, program CKG menjadi langkah strategis dalam mendeteksi faktor risiko penyakit sejak dini sehingga masyarakat dapat memperoleh penanganan lebih cepat dan tepat.
“Cek Kesehatan Gratis adalah hak masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan tanpa biaya. Seluruh data pasien juga akan tercatat secara digital melalui aplikasi Satusehat Indonesia sehingga pelayanan menjadi lebih terintegrasi,” jelasnya.
Di sisi lain, penanganan Tuberkulosis (TBC) juga menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Pada tahun 2025, capaian penemuan kasus baru TBC berada pada angka 61 persen dari target 90 persen. Kendala utama yang dihadapi bukan pada pelayanan kesehatan, melainkan rendahnya kepatuhan sebagian masyarakat dalam menjalani pengobatan secara tuntas.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Dinas Kesehatan NTB menghadirkan strategi “Terapi Pencegahan” yang ditujukan bagi anggota keluarga yang tinggal serumah dengan penderita TBC.
“Sering kali anggota keluarga merasa dirinya sehat sehingga enggan menjalani terapi pencegahan, padahal langkah ini sangat penting untuk memutus rantai penularan. Karena itu, kami memperkuat peran masyarakat melalui program 40 Desa Berdaya Siaga TBC. Harapannya, desa-desa ini ke depan dapat mencapai target bebas TBC secara menyeluruh,” tegas Lalu Hamzi Fikri.
Dalam implementasinya, penanganan TBC di NTB dilakukan melalui tiga pilar utama, yakni penemuan kasus secara aktif di masyarakat, memastikan pengobatan pasien berjalan optimal, serta terapi pencegahan bagi warga yang memiliki risiko tertular.
Melalui sinergi antara program nasional dan inovasi lokal seperti Desa Berdaya, Pemerintah Provinsi NTB optimistis mampu memperkuat kualitas kesehatan masyarakat sekaligus menekan berbagai persoalan kesehatan kronis dan masalah gizi secara berkelanjutan.