KabarLagi.com–Mantan Ketua DPRD Dompu, Iwan Kurniawan, SE, mendorong Pemerintah Kabupaten Dompu untuk segera melakukan penataan kelembagaan melalui perampingan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang serupa. Langkah tersebut dinilai penting sebagai upaya meningkatkan efisiensi belanja daerah di tengah keterbatasan fiskal yang dihadapi pemerintah saat ini.
Menurut Iwan, kondisi keuangan daerah yang masih bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat menuntut adanya kebijakan yang lebih adaptif dan rasional dalam pengelolaan birokrasi. Struktur organisasi yang terlalu besar dinilai berpotensi membebani anggaran tanpa memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan pelayanan publik.
“Dengan keuangan daerah yang terbatas dan masih menunggu transfer anggaran dari pusat, Pemda dan DPRD perlu segera merampingkan OPD yang serumpun. Ini untuk efisiensi anggaran,” tegasnya.
Ia menilai, langkah restrukturisasi OPD tidak hanya bertujuan menekan beban belanja aparatur, tetapi juga menjadi strategi untuk menjaga kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Iwan berharap gagasan perampingan perangkat daerah tersebut dapat segera menjadi perhatian serius pemerintah daerah bersama DPRD Dompu sehingga langkah-langkah penataan birokrasi dapat direalisasikan dalam waktu dekat.
Pandangan serupa disampaikan Ketua Lembaga Pencegahan Korupsi Bima-Dompu-Sumbawa (Bidos), Ihwan Asri. Kepada wartawan, Kamis (11/6), ia menyatakan dukungannya terhadap upaya penyederhanaan struktur organisasi pemerintah daerah, khususnya pada OPD yang memiliki ruang lingkup kerja yang beririsan.
Beberapa OPD yang menurutnya layak dipertimbangkan untuk digabungkan antara lain Dinas Ketahanan Pangan dengan Dinas Pertanian, Dinas Koperasi dan UKM dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, DPKB dengan Dinas Kesehatan, Dispenda dengan BPKAD, serta Satpol PP dengan Kesbangpoldagri.
“Perampingan ini diharapkan dapat memangkas belanja birokrasi dan membuat kerja OPD lebih efektif,” harapnya.(TM)