KabarLagi.com–Pemerintah pusat mulai melakukan verifikasi lapangan terhadap program penataan kawasan permukiman di Kabupaten Sumbawa. Salah satu lokasi yang menjadi perhatian adalah kawasan Pantai Jempol yang masuk dalam prioritas peningkatan kualitas permukiman.
Verifikasi tersebut diawali dengan rapat koordinasi di Ruang Rapat H. Hasan Usman, Kantor Bupati Sumbawa, Selasa (28/7), yang dihadiri Wakil Bupati Sumbawa H. Mohamad Ansori bersama jajaran pemerintah daerah. Hadir pula Pelaksana Tugas Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan RI Fadjar Dwi Wishnuwardhani, Asisten Deputi Peningkatan Akses Perumahan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Salahuddin, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I Hamdan Pare, serta sejumlah pejabat dari pemerintah pusat dan Provinsi NTB.
Dalam pertemuan tersebut, Wakil Bupati Mohamad Ansori menjelaskan bahwa Kabupaten Sumbawa masih menghadapi tantangan dalam pemerataan pembangunan permukiman karena luas wilayah dan sebaran penduduk yang tidak merata. Menurutnya, dukungan pemerintah pusat diperlukan agar program peningkatan kualitas kawasan permukiman dapat berjalan lebih optimal.
Ansori mengatakan penataan kawasan permukiman tidak hanya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur seperti jalan, drainase, atau perbaikan rumah, tetapi juga berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, termasuk aspek kesehatan dan aktivitas ekonomi.
Ia juga menilai penanganan kawasan kumuh memiliki hubungan dengan upaya menekan angka stunting melalui penyediaan lingkungan yang lebih sehat dan layak huni. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Sumbawa menjadikan kawasan Pantai Jempol sebagai salah satu lokasi prioritas penataan.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan RI, Fadjar Dwi Wishnuwardhani, mengatakan kunjungan tersebut merupakan bagian dari pemantauan pelaksanaan program pemerintah di daerah. Menurutnya, hasil verifikasi lapangan akan menjadi bahan evaluasi untuk memastikan program berjalan sesuai sasaran.
“Masukan dari daerah akan menjadi bahan perbaikan agar pelaksanaan program semakin efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Asisten Deputi Peningkatan Akses Perumahan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Salahuddin, menyoroti masih terbatasnya akses pembiayaan perumahan bagi masyarakat yang bekerja di sektor informal. Pemerintah, kata dia, tengah menyiapkan berbagai skema agar kelompok tersebut dapat memperoleh rumah layak huni.
Usai rapat koordinasi, rombongan melanjutkan verifikasi lapangan ke sejumlah lokasi, di antaranya Istana Dalam Loka, Taman Lembi, dan kawasan Pantai Jempol. Peninjauan dilakukan untuk melihat kondisi kawasan sekaligus mengevaluasi pelaksanaan program penataan permukiman yang sedang berjalan maupun yang direncanakan di Kabupaten Sumbawa.