Kabar Utama

PDIP Akan Ajukan Raperda Jaminan Kebebasan dan Kerukunan Beragama.

DEPOK –  Beberapa pekan lalu Pemerintah Kota Depok mengajukan Raperda Kota Religius. Namun Raperda tersebut tidak berjalan mulus sebab Badan Musyawarah Dewan menolak perda tersebut termasuk fraksi partai PDIP.

Sekretaris PDIP Kota Depok, Ikravani Hilman mengatakan alasan pihaknya menolak perda tersebut lantaran persoalan tersebut merupakan ranah privat yang tidak perlu diatur Kota.

“itu persoalan privat jadi Kota tidak seharusnya mengatur. Yang diatur itu bagaimana warga Kota aman dan tidak mendapat intimisasi ketika menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. ” katanya saat dikonfirmasi Akurat.Co di Sekretaris PAC, PDIP Kecamatan Cilangkap. Jumat (3/7) malam.

Selain itu pemerintah kota juga harus mendorong terciptanya ruang interaksi dan dialog antar umat beragama, etnis dan ras atau identitas lainnya. Hal tersebut dilakukan untuk memupuk terciptanya toleransi dan kerukunan antara umat beragama.

” Sekali lagi harus ada dialog, karena toleransi itu tidak bisa belajar lewat buku dan teks. Perlu praktek itu lah kenapa perlu nya ada interaksi dan dialog,” katanya.

Ikra juga mengemukakan bahwa hasil riset yang dilakukakan Setara Institute dan Wahid Foundation, Depok disebut menjadi kota intoleran dan tempat berkembangnya radikalisme. Untuk itu menurutnya perlu sebuah langkah kongkrit yang harus didorong agar Kota Depok menjadi kota yang toleransi nya bagus.

“Itu hasil penelitian lembaga yang kredibel loh bahwa kota depok termasuk kota yang intoleran. Maka dari hal ini saya pikir perlu ada sebuah Raperda Kebebasan beragama yang kita akan ajukan,” katanya.

Sebagai kota yang terus berkembang dan semakin kompleks akan menjadi penting adanya jaminan kebebasan beragama, toleransi dan kerukunan antar umat beragama.Termasuk juga, jaminan merayakan hari raya dan mendirikan rumah ibadahnya masing-masing.

“Sedangkan jaminan bagi kerukunan beragama mengandung prinsip bahwa pemerintah kota harus secara aktif mendorong terciptanya dialog dan kegiatan positif antar umat beragama,” katanya.

Oleh karena itu PDIP perjuangan lebih memilih dan mendorong lahirnya perda jaminan kebebasan dan kerukunan beragama.

“Itu sikap kami. Kami ingin agar semua warga yang berbeda agama, ras memiliki jaminan menjalankan agama masing-masing. Kami juga ingin kerukunan di Kota Depok tercipta dengan baik,” tuturnya.

 

Sumbee :AkuAkurat.

Tagar

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close