DaerahSosPol

Kunker Bupati dan Wakil Bupati Bima Dinilai Rusak Demokrasi, Furkan SH MH Gugat Bawaslu Kabupaten Bima

Bima– Kunjungan kerja Bupati Bima, HJ Indah Damayanti Putri dan Wakil Bupati Bima, H Dahlan M Noer nampaknya menjadi polemik yang serius. Setelah sebelumnya mendapatkan kritikan dari Anggota DPRD Kabupaten Bima dari Fraksi PDIP.

Kini Bupati Bima dan Wakil Bupati Bima dituding melanggar aturan yang tertuang dalam surat edaran kementerian dalam negeri. Hal tersebut dipertegas oleh Furkan saat dikonfirmasi. Sabtu (15/2/2020).

Menurutnya surat edaran Kemendagri point ketiga menerangkan bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota dilarang menggunakan program pemerintah yang bersumber dari APBD enam bulan sebelum masa penetapan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati.

“Artinya jika merujuk pada point tersebut. Patut diduga Bupati Bima dan Wakil Bupati Bima dalam setiap kunjungan di tiap kecamatan dengan membagikan bantuan berupa peralatan rumah tangga, mesin pertanian dan bantuan lainnya merupakan bentuk pelanggaran,”ujarnya.

Selain itu mantan Ketua Bidang Hukum dan Ham, HMI Cabang Makassar ini menilai kungker Bupati Bima dan Wakil Bupati Bima merupakan kampanye terselubung dan merugikan bakal calon Bupati lainnya.

” Bagi saya ini tidak bisa ditolerir. Ini pelanggaran yang segera harus disikapi oleh semua pihak karena ini mengancam dan merusak demokrasi yang ada di Kabupaten Bima,”ujarnya.

Lanjut Furkan seharusnya Bawaslu Kabupaten Bima segera bertindak atas dugaan pelanggaran tersebut. Namun hingga saat ini, Bawaslu Kabupaten Bima tidak memiliki sikap yang jelas dan patut diduga melakukan pembiaran.

” Atas dasar hal tersebut saya Furkan SH MH dan atas nama masyarakat Bima melakukan somasi atau menggugat Bawaslu Kabupaten Bima dan Bupati Bima atas dugaan pelanggaran pemilu,”tegasnya.

Furkan juga mengancam akan melaporkan Bawaslu Kabupaten Bima ke Bawaslu Republik Indonesia.

” Saya berencana akan melaporkan hal ini ke Bawaslu pusat. Maka dari itu saya meminta ke Bawaslu provinsi agar segera menghentikan setiap langkah petahana dalam menggunakan program pemerintahan,”tuturnya.

Redaksi Kabarlagi

Media Kabarlagi.com merupakan Media dibawah PT. Media Kabar Sejahtera yang memberikan informasi dan berita terpercaya.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close