30.6 C
Jakarta
Rabu, Januari 20, 2021

Kemenlu dan Kemenkumham Jalin Kerjasama Tangani Akses Orang Asing di Indonesia

KABARLAGI.COM, Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) tentang notifikasi dan akses dalam penanganan orang asing di Indonesia. PKS ini melengkapi tiga perjanjian kerja sama sebelumnya dalam rangka sinkronisasi data dan lalu lintas imigrasi.
 
Sejalan dengan meningkatnya permasalahan dan kompleksitas kasus-kasus pidana umum dan perdata, khususnya yang melibatkan Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia, telah menjadi kebutuhan untuk menguatkan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga guna memberikan data yang lebih akurat dalam proses pengambilan keputusan.
 
“Kementerian Luar Negeri mengapresiasi kerja sama yang baik selama ini, khususnya dalam penanganan orang asing selama pandemi COVID-19,” kata Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, Andy Rachmianto.

Andy menekankan kerja sama ini dapat terus memacu kedua bela pihak untuk terus meningkatkan kinerja, dan juga mekanisme yang efektif antar instansi.

“Dengan adanya PKS ini akan memudahkan Kemlu untuk memantau pergerakan warga negara asing di Indonesia. Kemlu juga memiliki mekanisme pembuatan database bagi orang asing yang masuk ke Indonesia dan keluar-masuk Indonesia pada masa COVID-19,” katanya.

Andy menjelaskan, sampai 18 September 2020, jumlah WNA yang ada di Indonesia dan tercatat dalam dashboard database JWNA mencapai 189.257.

“Angka ini menurun dibanding bulan Juni 2020 yang mencapai sekitar 192.000 WNA,” jelasnya.

Di masa pandemi COVID-19, sampai September 2020, Kemlu kata Andy telah memantau WNA yang melakukan kontak erat sebanyak 634 orang, terkonfirmasi 477 orang , WNA yang kembali ke negaranya 329 orang, yang sembuh 321 orang dan yang meninggal 12 orang.

“Sampai dengan September 2020, Kemlu juga memberikan pelayanan bantuan hotline mencapai 301 kasus, pemberian Flight Clearance untuk evakuasi sebanyak 209 ijin, membantu PNA dalam melakukan evakuasi terhadap WNnya untuk keluar dari Indonesia sebanyak 13.514 orang, pemberian Exit Permit Only (EPO) serta izin tinggal diplomatik dan dinas sebanyak 4.780 dokumen dan pemberian barbagai diskresi terkait kasus kemanusiaan,” katanya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Imigrasi, Jhoni Ginting mengatakan untuk menangani kasus pidana umum dan perdata yang dilakukan oleh orang asing sangat dibutuhkan kerjasama.

Maka dari itu kata Jhoni pihaknya akan terus berusaha untuk menjalin terbinanya koordinasi dan kerja sama yang solid.

“Kita akan terus menjalin koordinasi dan kerja sama yang solid agar kecepatan perolehan data untuk mengambil kebijakan yang tepat melalui pertukaran informasi dengan pemangku kepentingan sangatlah penting,” kata Jhoni Ginting.

Komitmen kedua pihak ini diperkuat kembali melalui dibentuknya mekanisme bilateral yang diikat dalam penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS), tentang Notifikasi dan Akses Kekonsuleran.
 
Kerja sama kedua institusi memiliki ruang lingkup, antara lain: (i) pertukaran informasi secara cepat mengenai kasus-kasus aktual warga negara asing secara akurat dan efektif, dan (ii) pemanfaatan data tindak pidana keimigrasian dan tindakan administratif keimigrasian untuk memberlakukan azas resiprositas bagi negara negara sahabat.
 
PKS ini ditindaklanjuti melalui mekanisme komunikasi yang efektif dengan membentuk Tim Kerja Gabungan dari kedua pihak yang di ketuai oleh Direktur Konsuler dan Direktur Kerja Sama Keimigrasian.

Kerja sama juga dimanfaatkan untuk melakukan diseminasi informasi/sosialisasi kepada instansi terkait secara bersama atau mandiri.[]

Redaksi Kabarlagihttps://www.kabarlagi.com
Media Kabarlagi.com merupakan Media dibawah PT. Media Kabar Sejahtera yang memberikan informasi dan berita terpercaya.

Related Articles

BPJS Kesehatan Apresiasi Penerapan Sistim Antrian On-line di Seluruh Pusat Kesehatan Kota Depok

KabarLagi.Com– Kepala BPJS Kesehatan Cabang Depok Elisa Adam mengungkapkan apresiasi kepada Pemerintah Kota Depok terhadap komitmennya mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi warga Kota...

Kapolres Bogor, Dandim, dan BPBD Bogor Tinjau Lokasi Banjir di Gunung Emas Desa Tuggu Selatan

Kabarlagi.Com-- Kapolres Bogor AKBP Harun bersama Dandim, Kasat Pol PP, dan BPBD Kabupaten Bogor, meninjau lokasi tempat pengungsian warga terdampak bencana banjir bandang di...

Kejari Depok Laporkan Capaian Kinerja Tahun 2000

Kabarlagi.Com– Kejaksaan Negeri Depok melaporkan sejumlah capaian kinerja Kejaksaan sepanjang tahun 2020. "Di kesempatan bersilaturahmi dengan wartawan ini, izinkan kami menyampaikan beberapa laporkan kinerja Kejari...

Stay Connected

21,381FansSuka
2,508PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -

Latest Articles

BPJS Kesehatan Apresiasi Penerapan Sistim Antrian On-line di Seluruh Pusat Kesehatan Kota Depok

KabarLagi.Com– Kepala BPJS Kesehatan Cabang Depok Elisa Adam mengungkapkan apresiasi kepada Pemerintah Kota Depok terhadap komitmennya mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi warga Kota...

Kapolres Bogor, Dandim, dan BPBD Bogor Tinjau Lokasi Banjir di Gunung Emas Desa Tuggu Selatan

Kabarlagi.Com-- Kapolres Bogor AKBP Harun bersama Dandim, Kasat Pol PP, dan BPBD Kabupaten Bogor, meninjau lokasi tempat pengungsian warga terdampak bencana banjir bandang di...

Kejari Depok Laporkan Capaian Kinerja Tahun 2000

Kabarlagi.Com– Kejaksaan Negeri Depok melaporkan sejumlah capaian kinerja Kejaksaan sepanjang tahun 2020. "Di kesempatan bersilaturahmi dengan wartawan ini, izinkan kami menyampaikan beberapa laporkan kinerja Kejari...

KPU Geser Waktu Penetapan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Terpilih Ini Alasannya

Kabarlagi.Com--KPU Kota Depok telah memutuskan untuk menggeser waktu pelaksanaan penetapan paslon terpilih yang harusnya dilaksanakan Rabu (20/1) ke waktu yang belum dapat dipastikan. Keputusan penggeseran...

Komite II DPD RI Apresiasi Kebijakan Program Kementan Bangun Ketahanan Pangan

Jakarta,- Ketua Komite II DPD,Yorrys Raweyai apresiasi kebijakan dan program Kementerian Pertanian (Kementan) dalam membangun ketahanan pangan nasional. Salah satunya dengan pengembangan kawasan food...