Bawaslu Depok Terima Laporan ASN Tak Netral dari 5 Ormas

0
48

KABARLAGI.COM, Bawaslu Kota Depok menerima aspirasi dari gabungan organisasi masyarakat (ormas) yang menamai dirinya 5 Pandawa.

Ke lima pimpinan ormas kota Depok tersebut adalah ketua Forum Komunikasi Anak Betawi (FORKABI), Ajazih Azis, Ketua Forum Betawi Rempug (FBR), Nawih, Ketua Pemuda Pancasila (PP), Nanang Kasnan Permana, ketua Forum Pemuda Muslim Maluku (FPMM), Mahmud Renhoren, dan ketua Badan Pembinaan Potensi Keluarga Besar (BPPKB) Banten, Nuryadi.

Ketua Bawaslu Kota Depok, Luli Barlini, mengatakan bahwa dalam hal pengawasan Pilkada 2020 ini, pihak Bawaslu telah melakukan pencegahan berupa imbauan kepada ASN agar bersikap netral.

Surat imbauan tersebut dikirimkan sebanyak dua kali kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Depok sebelum masa kampanye berlangsung.

“Surat tersebut berisi himbauan agar tidak melakukan mutasi, rotasi, dan promosi jabatan 6 bulan sebelum penetapan paslon tanpa seizin Kemendagri. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016. Aturan ini menyebutkan, para gubernur, wakil gubernur, bupati, dan wakil bupati, maupun wali kota dan wakil wali kota
dilarang melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum masa penetapan pasangan calon sampai akhir masa jabatan,” katanya saat menerima perwakilan dari ormas.

Kemudian surat imbauan kedua yang dilayangkan ialah mengenai netralitas ASN. Selain surat imbauan juga telah menindaklanjuti laporan masyarakat terkait netralitas ASN yang masuk. Laporan tersebut ada pula yang telah diteruskan kepada KASN.

“Merespon beberapa masukan dari 5 Pandawa, Ketua Bawaslu Kota Depok memberi arahan agar ormas tersebut membuat laporan bila melihat dugaan pelanggaran. Bawaslu Kota Depok sangat menghargai peran masyarakat melalui ormas 5 Pandawa ini atas aspirasi serta keinginannya untuk terus membantu kinerja Bawaslu dalam melaksanakan peran pengawasan partisipatif tertanda,” ujarnya.

Sementara itu perwakilan Ormas yang hadir tersebut, Azis mengatakan selaku 5 ormas besar, membuat paguyuban. Tujuannya untuk menciptakan Depok yang kondusif. Proses kampanye sedang berjalan dalam tahapan Pilkada ini.

“Kami menemukan banyak pelanggaran mengenai netralitas ASN sehingga datanglah kami ke Bawaslu Kota Depok. Kedatangan ini untuk meminta Bawaslu Kota Depok agar menindaklanjuti hal tersebut. Kami siap mengawal Bawaslu Kota Depok untuk memberikan informasi terkait
pelanggaran di lapangan,” ujar Azis.

Hal lain juga disampaikan Nuryadi . Ia meminta Bawaslu untuk menindak lanjuti pelanggaran netralitas ASN. Sebab banyak menemukan bukti, bahkan di media sosial seringkali pelanggaran ini viral.

“Sudah ada intervensi yang kami ketahui sejak 6 bulan yang lalu kepada ASN di tiap-tiap kelurahan dan kecamatan. Saya sebagai ketua LPM sangat mengetahui hal tersebut, karena saya sendiri mengetahui ada penggiringan opini dan massa diberbagai rapat atau kegiatan pemerintahan lainnya. Kami selaku ormas tidak bisa diam melihat hal ini terjadi. Aturannya pun sudah jelas bila ASN ikut berpolitik maka bisa diberhentikan,” ujar Nuryadi.

Menurut Nuryadi, beberapa kasus pelanggaran netralitas ASN di tiap-tiap kecamatan merupakan sentilan terhadap kinerja lembaga penyelenggara Pemilu.

“Bawaslu seharusnya tegas mengatasi laporan terhadap ASN,” ujarnya.[]