KabarLagi.com—Di tengah ruang fiskal daerah yang masih menghadapi berbagai tantangan, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mencatat sejumlah perkembangan positif pada tahun pertama kepemimpinan Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, bersama Wakil Gubernur Hj. Indah Dhamayanti Putri.
Salah satu capaian yang menjadi sorotan adalah tuntasnya penyelesaian seluruh kewajiban utang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Selain itu, Pemprov NTB juga menargetkan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dapat melampaui standar nasional yang ditetapkan sebesar 85 persen.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Lalu Muhamad Iqbal atau yang akrab disapa Miq Iqbal usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB terkait penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025, yang berlangsung di Kantor Gubernur NTB, Jumat (5/6).
Menurut Miq Iqbal, audit yang dilakukan BPK tahun ini memiliki nilai penting karena menjadi evaluasi pertama terhadap kinerja pemerintahan yang sepenuhnya dijalankan oleh dirinya bersama Wakil Gubernur selama tahun anggaran 2025.
“Pemeriksaan ini menjadi gambaran atas hasil kerja kami selama satu tahun terakhir. Karena itu, hasilnya sangat penting sebagai bahan evaluasi terhadap tata kelola pemerintahan yang sedang kami bangun,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa seluruh catatan dan rekomendasi yang disampaikan BPK akan menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Pemprov NTB, kata dia, berkomitmen menuntaskan tindak lanjut rekomendasi tersebut secara terukur sebagai bagian dari upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.
“Kami optimistis tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK bisa melampaui angka 85 persen,” tegasnya.
Optimisme tersebut, lanjutnya, didukung berbagai langkah pembenahan yang telah dilakukan pemerintah daerah dalam beberapa bulan terakhir, termasuk penataan kewajiban keuangan yang selama ini menjadi salah satu pekerjaan rumah utama.
Miq Iqbal mengungkapkan bahwa seluruh utang pemerintah daerah, baik yang melekat pada Pemprov NTB maupun utang BLUD, terutama yang berada di lingkungan RSUP Provinsi NTB, telah berhasil diselesaikan sesuai target yang telah ditetapkan.
“Alhamdulillah seluruh kewajiban yang menjadi beban pemerintah daerah, termasuk di BLUD dan RSUP NTB, telah diselesaikan sepenuhnya pada akhir bulan lalu,” katanya.
Ia menilai penyelesaian utang tersebut bukan hanya sebatas keberhasilan administratif, tetapi merupakan langkah strategis dalam membangun struktur keuangan daerah yang lebih sehat, tertib, dan berkelanjutan.
Di sisi lain, Pemprov NTB juga terus memperkuat sistem pengawasan internal dengan meningkatkan dukungan anggaran bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Kebijakan tersebut diharapkan mampu memperkuat fungsi kontrol dan mendorong efektivitas tata kelola pemerintahan.
Bagi Miq Iqbal, hasil audit BPK tidak semata-mata dipandang sebagai instrumen pengukuran kepatuhan administrasi. Lebih dari itu, laporan tersebut menjadi rujukan penting untuk memastikan agenda reformasi birokrasi dan perbaikan tata kelola berjalan sesuai arah yang diharapkan.
Karena itu, setiap rekomendasi akan ditindaklanjuti, setiap kekurangan akan diperbaiki, dan setiap penggunaan anggaran harus dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat. (TM)