KabarLagi.com–Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menegaskan pentingnya penguatan upaya mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi tingginya potensi bencana alam di Indonesia. Pemerintah daerah diminta menjadikan penanggulangan bencana sebagai prioritas untuk meminimalkan risiko terhadap masyarakat.
Hal itu disampaikan Kepala BNPB Republik Indonesia, Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M., saat memaparkan materi dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun 2026 di Ballroom Hotel Lombok Astoria, Mataram, Jumat (24/7).
Rakor tersebut dihadiri Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Nurul Adha bersama para kepala daerah dari seluruh kabupaten/kota se-NTB sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi penanggulangan bencana di daerah.
Dalam paparannya, Suharyanto mengungkapkan bahwa berdasarkan data BNPB, sepanjang tahun 2025 tercatat terjadi 4.727 bencana di Indonesia. Sementara hingga 23 Juli 2026, jumlah kejadian bencana telah mencapai 1.281 kasus.
Mayoritas bencana yang terjadi merupakan bencana hidrometeorologi dengan persentase 99,14 persen, sedangkan bencana geologi hanya 0,86 persen. Jenis bencana yang paling sering terjadi meliputi banjir, cuaca ekstrem, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), tanah longsor, serta kekeringan.
Menurut Suharyanto, tingginya angka kejadian bencana menjadi dasar bagi pemerintah dalam mengklasifikasikan jenis-jenis bencana di setiap wilayah sebagai acuan penyusunan strategi mitigasi. Karena itu, pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota diharapkan terus meningkatkan kesiapsiagaan dan langkah antisipatif guna mengurangi dampak serta risiko yang ditimbulkan bagi masyarakat.
Melalui rakor tersebut, pemerintah pusat dan daerah diharapkan semakin memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam memitigasi risiko bencana, menjaga ketahanan pangan, serta menghadirkan perlindungan yang lebih optimal bagi masyarakat di Provinsi NTB.