KabarLagi.Com – Selama 20 tahun terakhir di Indonesia, perubahan sosial terasa lebih cepat ketimbang reformasi politik. Meski kita tahu, seluruh sistem politik tidak ada yang sempurna, namun untuk negara majemuk seperti Indonesia demokrasi adalah yang terbaik.
Sejatinya Indonesia baru tahap eksperimen berdemokrasi. Harus hati-hati dalam eksperimen begitu. Cita rasa demokrasi harus terus dilembagakan supaya tidak kembali seperti masa lalu saat Orde Lama dan Orde Baru, bahkan mungkin bisa lebih buruk lagi.
Praktek demokrasi di Indonesia lebih dekat ke informasi untuk mempengaruhi opini masyarakat sebagai pasar (market). Informasi bertemu dengan realitas masyarakat yang pluralis dan religius membuat kadang sinkron, namun lebih sering menimba benturan.
Cita rasa kebebasan melemah, dan fenomena harus mengikuti maunya negara sedang terjadi di Indonesia. Ini bentuk otoriter baru yang harus dicemaskan.
Hal ini dimungkinkan kondisi struktural yang terjadi, kehadiran bonus demografi, terbentuknya kelas menengah baru yang jumlahnya cukup banyak. Selain itu karena tren pertumbuhan populasi urban, serta infiltrasi global, termasuk kapitalisme yang merasuk ke dalam dunia politik secara bebas.
Pada sisi yang lain elit di Indonesia saat ini tidak menunjukkan keseriusan berdemokrasi, membuat demokrasi Indonesia telah terlaksana, namun masih kontraproduktif secara kualitas.
Tujuh tahun terakhir, sejak 2013 skor indeks kebebasan di Indonesia terus menurun. Merujuk pada indeks demokrasi, Indonesia masih belum memberikan harapan baik sebab hanya memiliki skor yang rendah, bahkan berdasarkan indeks demokrasi tersebut, kualitas demokrasi Indonesia kini berada di bawah Timor Leste, Malaysia, dan Filipina.
Salah satu faktor utama penurunan demokrasi ialah masih kuatnya diskriminasi terhadap kalangan yang dianggap minoritas, yang kadang diwujudkan dengan menggunakan kekerasan.
Menurutnya, diskriminasi ini terutama dialami kelompok minoritas agama dan politik, diskriminasi yang terkesan didiamkan negara.
Di berbagai negara dunia, termasuk di Indonesia. Penyebabnya adalah tindakan politik para pejabatnya. Seperti studi Haghar dan Kufman (2021) penyebabnya adalah tindakan-tindakan politik oleh pejabat yang justru hasil demokrasi sendiri.
Fenomena terbaru yang mungkin menggambarkan bagaimana mundurnya kualitas demokrasi kita adalah Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang mengukuhkan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum.
Pengamat politik Saiful Mujani dalam cuitan Twitternya (5/3) mengatakan “kejadian ini tergolong luar biasa, bahkan sebagai kasus pengambil alihan partai oleh orang luar yang pertama di Indonesia”.
Kasus yang bahkan tak pernah terjadi pada masa Orde Baru. Dimana Zaman Orba pengambilalihan kekuasaan lewat KLB oleh kader partai sendiri.
“Seperti kasus Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang kini menjadi PDIP, era 1990-an, tepatnya Juni 1996, PDI mengalami konflik yang melibatkan kader partai. Dalam konflik itu Megawati Soekarnoputri disingkirkan oleh rivalnya, Soerjadi, dari kursi ketua umum lewat mekanisme Kongres Luar Biasa (KLB).”
Tentu saja menurut Saiful Mujani apa yang dialami PDI dan Megawati saat itu tak sama dengan kudeta yang dilakukan terhadap Demokrat. Ini karena Moeldoko bukan kader partai berlambang Mercy itu.
Kasus Demokrat seharusnya tak boleh lagi terjadi di era demokrasi. Di era demokrasi sekarang demokrat justru diambil alih oleh pejabat negara yang mestinya melindungi semua partai. Ironi luar biasa. Karena itu, kita perlu kepemimpinan yang mengedepankan prinsip kesetaraan warga negara, termasuk kekuatan politik minoritas seperti Demokrat saat ini.
o0o
Penulis; Muhammad Dzulfikar (Mahasiswa Pascasarjana Ilmu politik Universitas Indonesia)