KabarLagi.Com — Mengawali pelaksanaan anggaran tahun 2025, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi NTB menyelenggarakan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Semester I 2025. Kegiatan yang diadakan pada Rabu (22/1/2025) di Aula KPPN Mataram ini dihadiri oleh jajaran KPPN wilayah kerja Kanwil DJPb NTB dan satuan kerja terkait.
Dalam Rakorda tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Drs. H. L. Gita Ariadi, M.Si, menerima penghargaan atas capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Satuan Kerja Dekonsentrasi/Transformasi Pembangunan dengan penilaian terbaik. Penghargaan ini diberikan atas pencapaian kinerja anggaran yang dinilai berdasarkan kesesuaian dengan perencanaan, efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
Kepala Kanwil DJPb NTB, Ratih Hapsari Kusumawardani, S. Si., M.A., M.T., menyerahkan penghargaan kepada satuan kerja dengan kinerja terbaik dalam delapan kategori, yaitu:
- Satker Pagu Kecil (pagu DIPA di bawah Rp5 miliar).
- Satker Pagu Sedang (pagu DIPA Rp5 miliar hingga Rp20 miliar).
- Satker Pagu Besar (pagu DIPA di atas Rp20 miliar).
- Satker Pembina Terbaik.
- Satker Badan Layanan Umum (BLU) Terbaik.
- Satker Dekonsentrasi/Transformasi Pembangunan (DK/TP) Terbaik.
- Satker Mitra Media Terbaik.
- Satker dengan nilai IKPA sempurna (100).
Beberapa perangkat daerah Pemerintah Provinsi NTB yang menerima penghargaan dalam kategori Sangat Baik meliputi Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Sekretariat Daerah Provinsi NTB.
Dalam sambutannya, Sekda NTB, yang akrab disapa Miq Gita, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mengawal pelaksanaan APBN dan APBD demi mendorong pembangunan daerah. “Pengelolaan anggaran yang tepat sasaran adalah kunci untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan menciptakan tata kelola yang lebih sehat dari sebelumnya,” ujar Miq Gita, putra kelahiran Puyung, Lombok Tengah.
Sementara itu, Ratih Hapsari Kusumawardani menjelaskan bahwa APBN 2025 dirancang untuk menjaga stabilitas, inklusivitas, dan keberlanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, ia juga menggarisbawahi bahwa tantangan global, seperti konflik regional, dapat memengaruhi stabilitas perekonomian nasional melalui gangguan rantai pasok dan penurunan investasi.
“Untuk itu, pengelolaan anggaran yang adaptif dan tepat sasaran menjadi sangat penting agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi, momentum pembangunan terjaga, dan kualitas hidup meningkat di tengah tekanan global,” jelasnya.
Ratih juga menekankan komitmen Kanwil DJPb NTB dalam mewujudkan tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel dengan menolak segala bentuk gratifikasi. Ia menegaskan bahwa semua layanan Kanwil DJPb dan KPPN bersifat bebas biaya.
“Jika terdapat penyimpangan, masyarakat diimbau untuk melaporkannya melalui saluran pengaduan resmi Kementerian Keuangan di wise.kemenkeu.go.id atau layanan pengaduan internal di website Kanwil DJPb NTB,” tutup Ratih.
Sumber: DiskominfoNTB