KabarLagi.Com— Ombudsman Republik Indonesia (RI) Kantor Pusat menggelar rapat bersama dalam rangka permintaan keterangan dari seluruh pihak terkait permasalahan ekonomi biaya tinggi pada perdagangan sapi antar pulau. Kegiatan ini berlangsung di Kantor Pusat Ombudsman RI, dengan melibatkan berbagai pihak secara langsung dan daring, khususnya yang terlibat dalam distribusi sapi di wilayah Bali Nusra dan Jawa Timur.
Asosiasi Peternak dan Pedagang Sapi Bima Dompu Indonesia (APPSBDI) hadir mewakili pelaku usaha sapi dari Bima dan Dompu, diwakili oleh Sekretaris Jenderal Adi Bahrudin beserta jajaran pengurus. Dalam kesempatan tersebut, APPSBDI menyampaikan sejumlah persoalan krusial yang kerap dihadapi di lapangan, antara lain:
-
Penertiban pungutan liar (pungli) sepanjang jalur distribusi dari Bima hingga masuk kapal di Pelabuhan Gilimanuk.
-
Perpanjangan masa berlaku izin perjalanan sapi.
-
Pembahasan dan penetapan segera asuransi jangka pendek untuk ternak, khususnya sapi kurban.
-
Perbaikan tata kelola pemberian izin kepada perusahaan ekspedisi.
-
Penentuan kuota pengiriman sapi yang melibatkan semua pihak terkait.
-
Penambahan armada laut pada puncak distribusi sapi kurban.
-
Rekayasa jalur laut, termasuk opsi kapal langsung dari Bima ke Tanjung Perak, Surabaya.
-
Penerapan segera Peraturan Gubernur terkait batas minimal bobot sapi yang boleh keluar dari NTB.
Ketua APPSBDI, Furkan Sangiang, mengapresiasi langkah Ombudsman RI yang mengundang seluruh pihak untuk membahas persoalan yang hampir terjadi setiap tahun. Ia mendorong Ombudsman agar tetap mengawal proses ini hingga ada perbaikan nyata di masa mendatang. “Kami berharap Ombudsman tidak hanya memfasilitasi pertemuan, tetapi juga memastikan rekomendasi yang dihasilkan dapat diimplementasikan secara konsisten,” ujar Furkan.
Dalam kesempatan itu, Furkan juga meminta Ombudsman agar mengundang pihak kepolisian pada pertemuan berikutnya. Hal ini mengingat maraknya kasus penipuan yang dialami peternak di wilayah Jabodetabek, yang memerlukan penanganan dan pencegahan bersama.
Pihak Ombudsman RI menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta rapat, khususnya APPSBDI, yang telah memberikan penjelasan detail mengenai sumber masalah serta solusi yang ditawarkan. “Masukan ini akan kami kaji secara mendalam untuk perbaikan di tahun mendatang, dan akan ditindaklanjuti dalam rapat teknis selanjutnya,” ujar perwakilan Ombudsman RI.