KabarLagi.Com–Kasus dugaan “dana siluman” dalam pokok pikiran (pokir) DPRD NTB terus menuai sorotan publik. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) NTB dengan lantang mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB untuk tidak berhenti hanya pada penyelidikan anggota dewan, melainkan juga menelusuri keterlibatan Gubernur NTB.
“Kami menolak penegakan hukum yang setengah hati. Jika benar dana siluman ini ada, maka Gubernur NTB harus ikut dimintai pertanggungjawaban hukum. Jangan ada pejabat yang kebal hukum!” tegas Harmoko Kader IMM NTB, pada Kamis, 11 September 2025.
Pihak Kejati NTB melalui Aspidsus, Muh. Zulkifli Said, menyampaikan bahwa proses hukum masih bergulir. “Masih tahap penyelidikan, tetapi sudah ada progres,” ujarnya singkat.
Skandal dana pokir tahun 2025 ini disebut mencapai nilai miliaran rupiah, dengan dugaan kuat disisipkan tanpa melalui mekanisme resmi penganggaran. IMM NTB menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas, bahkan bila perlu mendesak agar Presiden Prabowo turut turun tangan.
“Kalau Kejati berani, buktikan dengan memeriksa Gubernur NTB. Jika tidak, kami akan terus bergerak di jalanan!” seru Harmoko menutup pernyataannya dengan nada tajam. (RF-004)