KabarLagi.Com–Desakan publik agar Presiden Prabowo Subianto melakukan langkah tegas terhadap jajaran menterinya semakin menguat setelah munculnya dugaan penyimpangan perizinan kehutanan yang berujung pada bencana besar. Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, menilai Menteri Kehutanan Raja Juli harus bertanggung jawab penuh atas izin-izin yang diduga dikeluarkan tanpa kajian matang.
“Akibat mereka keluarkan izin itu, ribuan rumah tenggelam, rakyat kehilangan tempat tinggal, dan ratusan nyawa melayang. Mereka harus bertanggung jawab,” tegas Iwan. Ia menilai, pembelaan diri yang disampaikan Menteri Kehutanan tidak cukup untuk menjawab pertanyaan publik. “Menhut Raja Juli jangan cuma bisa bela diri. Tunjukkan tanggung jawab sebagai seorang Menteri. Dia harus mundur atau dipaksa mundur,” tambahnya saat diwawancarai. Rabu (03/12/2025).
IPR juga meminta Presiden Prabowo segera melakukan reshuffle atau pencopotan terhadap Menteri Perhubungan dan pejabat lain yang terindikasi terlibat dalam jaringan mafia perizinan. “Siapapun yang terlibat harus ditindak tegas. Kalau ada indikasi main dengan mafia atau korupsi, harus diusut tuntas,” ujar Iwan.
Spekulasi publik pun berkembang setelah mencuatnya informasi bahwa Menteri Kehutanan Raja Juli pernah bermain domino bersama salah satu aktor besar pembalakan liar. Menurut IPR, pertemuan itu bukan sekadar permainan domino biasa, melainkan dikhawatirkan berkaitan dengan konsensus tertentu terkait pemberian izin penebangan hutan.
“IPR meminta Presiden Prabowo segera mencopot Menhut dan mengadili siapa pun yang terindikasi korupsi. Negara tidak boleh kalah oleh mafia,” tegas Iwan.
IPR menegaskan bahwa pemerintah harus memberikan kepastian bahwa seluruh proses hukum berjalan transparan dan tidak ada seorang pun termasuk pejabat tinggi yang kebal dari pertanggungjawaban. “Rakyat sudah terlalu sering menjadi korban,” tutupnya.