KabarLagi.com—Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terus memperluas pengaruh politiknya di kawasan Indonesia Timur, khususnya Sulawesi, menjelang Pemilu 2029. Terbaru, mantan Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) dua periode, Nur Alam, menyatakan bergabung dengan PSI usai bertemu Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Solo, Rabu (17/6).
Langkah ini melengkapi manuver PSI sebelumnya yang telah lebih dulu merangkul sejumlah tokoh berpengaruh di Sulawesi, seperti Ahmad Ali di Sulawesi Tengah dan Rusdi Masse Mappasessu di Sulawesi Selatan.
Nur Alam dikenal sebagai figur politik berpengaruh di Sultra. Pada Pilkada 2024, keluarganya turut meramaikan kontestasi politik di berbagai level, mulai dari kabupaten hingga provinsi. Istrinya, Tina Nur Alam, yang pernah menjabat anggota DPR dua periode, mencalonkan diri sebagai Gubernur Sultra, namun belum berhasil meraih kemenangan.
Meski telah menyatakan dukungan, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI menegaskan bahwa Nur Alam belum resmi menjadi kader karena belum mengantongi Kartu Tanda Anggota (KTA). Klarifikasi ini muncul di tengah dorongan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar partai politik memperketat proses verifikasi rekam jejak calon kader.
Diketahui, Nur Alam saat ini masih berada dalam masa pembimbingan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Bandung hingga 27 Januari 2029, setelah sebelumnya bebas bersyarat pada 16 Januari 2024. Ia pernah divonis 12 tahun penjara dalam kasus korupsi yang merugikan negara hingga triliunan rupiah.
Agresivitas PSI merekrut tokoh-tokoh di Indonesia Timur dinilai sebagai strategi untuk membangun basis baru di wilayah yang peta politiknya masih relatif terbuka dibanding Pulau Jawa. Selain itu, faktor kedekatan dengan jaringan kekuasaan era pemerintahan Joko Widodo serta relasi ekonomi-politik di sektor industri ekstraktif turut menjadi pertimbangan.
Fenomena bergabungnya sejumlah elite lokal ke PSI mencerminkan dinamika politik baru yang cenderung bertumpu pada jaringan dan kepentingan pragmatis, dibandingkan basis ideologis semata.