KabarLagi.com—Kelangkaan gas LPG bersubsidi yang dikeluhkan warga Kelurahan Dorotangga akhirnya mendapat perhatian serius pemerintah setempat. Melalui rapat koordinasi yang digelar Rabu (24/6), sejumlah langkah tegas disepakati untuk menertibkan distribusi gas agar lebih adil dan tepat sasaran.
Rapat yang berlangsung di kantor kelurahan itu menghadirkan pemilik pangkalan dan agen LPG, Ketua RT, pengurus LPM, serta unsur keamanan seperti Babinsa dan Bhabinkamtibmas. Pertemuan ini menjadi respons atas sulitnya masyarakat mendapatkan LPG dalam beberapa waktu terakhir.
Lurah Dorotangga menegaskan, penataan distribusi harus segera dilakukan untuk mencegah praktik penjualan yang melanggar aturan dan merugikan warga. “Kesepakatan ini diharapkan mampu mengatasi kelangkaan sekaligus memastikan LPG benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak,” ujarnya.
Sejumlah aturan pun disepakati dalam forum tersebut. Pangkalan dan agen dilarang menjual LPG kepada pengecer serta diwajibkan memprioritaskan warga Dorotangga. Penjualan juga tidak boleh melebihi harga yang telah ditentukan bersama.
Selain itu, pendataan warga akan diperketat. Ketua RT diminta melakukan pemetaan kepala keluarga guna mencegah pembelian ganda di lebih dari satu pangkalan. Pemerintah kelurahan bersama aparat terkait juga akan melakukan pengawasan langsung di lapangan.
Warga pun diimbau untuk tidak mendaftarkan diri di lebih dari satu pangkalan. Imbauan ini bahkan disampaikan dalam bahasa daerah, “aina weha gas aka niki pangkalan, kura rakaja warga sarundena,” sebagai bentuk penegasan sekaligus pendekatan kultural.
Tak hanya itu, pangkalan atau agen yang melanggar kesepakatan akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku.
Dengan langkah ini, Pemerintah Kelurahan Dorotangga berharap distribusi LPG ke depan lebih tertib, merata, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa kelangkaan.(TM)