KabarLagi.com–Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memperkuat konsolidasi demokrasi dengan melibatkan organisasi profesi dalam upaya meningkatkan kualitas pengawasan kepemiluan. Langkah tersebut diwujudkan melalui forum Konsolidasi Demokrasi bersama Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Persatuan Advokat Indonesia (PERSADIN) NTB.
Ketua DPW PERSADIN NTB, Lukman Afrizal, menilai kolaborasi antara Bawaslu dan organisasi advokat merupakan langkah strategis dalam membangun budaya hukum yang kuat di tengah masyarakat. Menurutnya, sinergi tersebut tidak hanya memperluas edukasi hukum, tetapi juga menjadi bagian penting dalam memperkuat demokrasi di daerah.
Di sisi lain, Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu NTB, Suhardi, menegaskan bahwa setiap laporan maupun dugaan pelanggaran pemilu akan ditangani sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
Ia menjelaskan, seluruh proses penanganan perkara dilakukan secara profesional, objektif, dan berdasarkan alat bukti yang sah, sehingga setiap keputusan yang diambil tetap berlandaskan peraturan perundang-undangan.
Melalui konsolidasi ini, Bawaslu NTB berharap kerja sama dengan organisasi profesi dapat semakin memperkuat pengawasan partisipatif sekaligus meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam mengawal setiap tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2029.
Menurut Bawaslu, kolaborasi lintas sektor menjadi salah satu kunci untuk menciptakan penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, transparan, dan berintegritas, dengan dukungan aktif seluruh elemen masyarakat.