KabarLagi.com–Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) meluncurkan program inovasi kemitraan POLIS TRANS (Program Lintas Sektor Transformatif) sebagai upaya memperkuat transformasi sektor ketenagakerjaan dan ketransmigrasian melalui kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) dan mitra strategis.
Peluncuran program tersebut berlangsung dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Tingkat Provinsi NTB Tahun 2026 di Prime Plaza Hotel Mataram, Kamis (6/8). Acara dibuka oleh Staf Ahli Gubernur NTB Bidang Ekonomi, Pembangunan, Sosial, dan Kemasyarakatan, Yusron Hadi, yang hadir mewakili Wakil Gubernur NTB.
Pada kesempatan yang sama juga dilakukan penandatanganan Kesepakatan Koordinasi Kerja (K3) antara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB dengan delapan OPD serta mitra strategis, yakni Dinas Kebudayaan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pariwisata, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dukcapil NTB, Bank NTB Syariah, serta Rumah Sakit Mutiara Sukma.
Kepala Disnakertrans NTB, Aidy Furqan, menjelaskan bahwa POLIS TRANS merupakan model kolaborasi lintas sektor yang dirancang untuk menjawab berbagai persoalan ketenagakerjaan secara menyeluruh, mulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia, penempatan tenaga kerja, hingga perlindungan pekerja migran.
“POLIS TRANS hadir untuk menjawab kerumitan isu ketenagakerjaan secara komprehensif, dari hulu hingga hilir,” ujar Aidy.
Ia menjelaskan, program tersebut mencakup sejumlah agenda strategis, di antaranya penguatan pendidikan vokasi dan sertifikasi kompetensi di SMK, pengembangan Kelas Migran (Go Global), hingga penyelenggaraan sekolah afirmasi bagi anak-anak Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Di sektor kebudayaan dan pariwisata, calon pekerja migran akan mendapatkan pembekalan mengenai budaya lokal serta promosi destinasi wisata NTB agar mampu menjadi duta budaya daerah di negara penempatan.
Sementara itu, untuk mendukung pengentasan kemiskinan, Disnakertrans bersama DPMD Dukcapil NTB akan menjalankan pelatihan melalui Mobile Training Unit (MTU) di desa-desa serta menyediakan kuota keberangkatan pekerja migran tanpa biaya (zero cost) bagi masyarakat miskin ekstrem.
Kolaborasi dengan Bank NTB Syariah difokuskan pada penyediaan akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi calon pekerja migran, pekerja migran, maupun peserta magang, termasuk layanan remitansi digital bagi keluarga pekerja migran.
Di bidang kesehatan, Rumah Sakit Mutiara Sukma akan memberikan layanan pemeriksaan kesehatan fisik dan psikologis bagi calon pekerja migran. Sementara Diskominfotik NTB mendukung pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan terpadu, sedangkan DPMPTSP NTB berperan dalam peningkatan standar dan akreditasi lembaga pelatihan kerja.
Mewakili Wakil Gubernur NTB, Yusron Hadi menyampaikan apresiasi atas lahirnya program tersebut. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja daerah sekaligus menjawab kebutuhan dunia kerja yang terus berkembang.
Ia menilai Disnakertrans perlu memastikan lulusan sekolah vokasi memiliki keterkaitan dengan kebutuhan pasar kerja, terutama pada sektor unggulan NTB seperti pertanian, pariwisata, serta sektor industri yang terus berkembang.
Selain itu, Yusron juga menekankan pentingnya edukasi mengenai prosedur migrasi yang aman guna menekan praktik pemberangkatan pekerja migran secara ilegal yang masih kerap terjadi.
“Program POLIS TRANS ini sangat baik karena menyentuh kebutuhan masyarakat, mulai dari usia produktif hingga memasuki masa purna kerja,” katanya.
Yusron berharap inovasi tersebut dapat terus berjalan secara berkelanjutan. Untuk itu, ia mendorong agar POLIS TRANS memiliki dasar hukum yang lebih kuat melalui penyusunan Peraturan Gubernur (Pergub), sehingga program tersebut dapat menjadi kebijakan daerah yang berkesinambungan dan tidak bergantung pada pergantian kepemimpinan.