Depok— Anggota DPR RI dari fraksi PKS, Hj Nur Azizah Tahmid mengungkapkan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) adalah mitra kerja dari komisi VIII. Untuk kata dia dirinya berkomitmen untuk selalu mengawal pengelolaan keuangan haji supaya bisa transparan dan akuntabel.
” Karena ini adalah dana umat dan kami di komisi 8 adalah mitra kerja BPKH dan Kemenag maka kami sama-sama punya tugas mengawal pengelolaan dana ini,”ujarnya saat acara sosialisasi keuangan haji bersama BPKH di kawasan Cibubur. Kamis (28/9/2023).
Dijelaskan Nur Azizah Tahmid sosialisasi keuangan haji merupakan komitmen keterbukaan informasi agar masyarakat mengetahui terkait alur penggunaan dana haji.
“Selama ini masalah dana haji belum banyak masyarakat paham. Makanya sosialisasi ini supaya masyarakat tahu terkait pengelolaan. Karena anggaran 150 triliun dari jamaah yang jumlahnya 5 juta. Banyak harapan dan mudahan bisa memperbaiki kedepan untuk perhajian,”ucapnya.
Sementara itu Anggota BPKH Kementerian Agama H.M. Arief Mufraini
mengapresiasi kegiatan sosialisai ini. Menurutnya antusiasme masyarakat sangat luar biasa.
” Ini diskusi yang luar biasa dan pertanyaan dari peserta cukup bagus. Ini akan jadi catatan untuk perbaikan kedepannya dalam pengelolaan keuangan haji,”ujarnya.
Ia juga menjelaskan bahwa isu dana haji digunakan untuk infrastruktur adalah hoaks. Sebab kata dia penggunaan dana haji tidak digunakan secara dairek
” Iya itu hoaks, dana Haji nggak digunakan secara dairek. Terkait
membeli surat berharga yang direles oleh negara dan uang tersebut tentunya akan menambah jumlah APBN. nah bagaimana pengelolaan APBN kan bukan kelebihan kita,”pungkasnya.