Tangkapan Layar Pertemuan Yandi-Ros Diduga dengan Perwakilan Kepala Sekolah di Bima Viral di Facebook 

0
669

Bima – Media sosial Facebook diramaikan oleh tangkapan layar yang menunjukkan data pertemuan diduga antara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bima, Yandi dan Ros, dengan sejumlah perwakilan kepala sekolah di Kecamatan Bolo, Bima.

Tangkapan layar ini dibagikan oleh beberapa akun, salah satunya @Sahlan Simpasai, yang menyoroti data peserta pertemuan tersebut. Disebutkan bahwa ada sekitar 39 orang dari berbagai sekolah di beberapa desa di Kecamatan Bolo yang turut hadir.

Unggahan Sahlan menyertakan keterangan dalam bahasa lokal Bima: “Na nggahi walira fitnah ke, labo laporan ma lu’u kami terima wara kone ASN Hanu ma gade dana urus angi labo Raja Muqaddimah.” Kalimat ini secara umum menyatakan adanya tuduhan fitnah, meski laporan resmi telah diterima. Bahkan, disebutkan bahwa ada ASN yang sampai menggadaikan tanah demi “mengurus Raja Muqaddimah.”

Tidak hanya akun Sahlan, akun Facebook lain bernama @Ilham Yusuf turut membagikan tangkapan layar serupa, menambahkan keterangan yang lebih kritis terhadap dugaan keterlibatan kepala sekolah dan pengawas pendidikan. “ANDA NETRAL SAJA… Oknum-oknum pengawas, kepala sekolah. Kanta ngaha Kente, tetap bocor, sebagian kepala sekolah sudah komitmen netral. Apa yang anda bicarakan tetap tim Ady-Irfan mengetahuinya. Anda melawan rakyat kan Bima. Jangan salahkan kami!!!!!!!!!!!!” tulis Ilham.

Kedua unggahan ini langsung mengundang berbagai reaksi dari masyarakat. Banyak warganet yang mempertanyakan netralitas ASN dan keterlibatan kepala sekolah dalam aktivitas politik, terutama di tengah berlangsungnya proses pencalonan pasangan Yandi-Ros sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bima. Banyak yang menyayangkan dugaan adanya pelanggaran netralitas di kalangan ASN, yang seharusnya mengedepankan profesionalisme dan netralitas.

Masyarakat berharap pihak terkait segera memberikan klarifikasi untuk meredam polemik dan memastikan netralitas ASN dalam pilkada tetap terjaga, demi menjaga integritas proses pemilihan dan kepercayaan publik.