Rahimun M. Said
(Mahasiswa Magister Ilmu Politik UNAS-Jakarta)
Bima–Kabupaten Bima selama lebih dari dua dekade hidup dalam lingkaran kekuasaan yang menyerupai feodalisme modern. Sistem ini menjadikan rakyat sebagai abdi yang tunduk kepada segelintir penguasa, layaknya kerajaan kuno. Para penguasa istana menggunakan segala cara untuk mempertahankan kekuasaan mereka, termasuk membangun mitos-mitos palsu. Bedanya, jika kerajaan masa lalu memanfaatkan kekuatan militer, kekuasaan ini menggunakan hegemoni pikiran untuk menundukkan rakyat.
Dalam sistem ini, mitos tentang darah biru, kesaktian, dan kedigdayaan para penguasa dijadikan narasi utama untuk membenarkan dominasi mereka. Rakyat diajak percaya bahwa hanya mereka yang memiliki “garis keturunan istimewa” yang layak memimpin. Akibatnya, rakyat terjebak dalam kebodohan struktural yang sengaja diciptakan. Bahkan para ASN, yang seharusnya menjadi pelayan masyarakat, berubah menjadi abdi setia istana. Mereka ditekan, diintimidasi, dan dibungkam, sehingga kehilangan keberanian untuk berpihak pada rakyat. Sistem ini tidak hanya mengekang kebebasan, tetapi juga mematikan daya kritis.
Ironisnya, sistem seperti ini masih bertahan di era modern. Ketika rakyat di tempat lain mulai merasakan kebebasan dan kemajuan, rakyat Bima masih terkungkung dalam struktur kekuasaan yang melanggengkan ketimpangan. Raja dan ratu kekuasaan ini menciptakan kesenjangan yang semakin dalam: satu sisi istana hidup dalam kemewahan, sementara rakyat terpaksa bergulat dengan kemiskinan, harga pupuk yang melambung, gas yang mencekik, dan pengangguran yang merajalela. Konflik komunal dan narkoba yang semakin meluas menjadi gambaran nyata dari sistem yang gagal melindungi rakyatnya.
Para penguasa istana tidak hanya diam, tetapi juga secara aktif membungkam suara-suara kritis. Mereka dibantu oleh para intelektual yang rela menjual prinsip demi kenyamanan di bawah ketiak kekuasaan. Dengan menyebarkan dogma-dogma sesat, mereka mencoba meyakinkan rakyat bahwa segala penderitaan adalah hal yang wajar, dan bahwa perubahan adalah ancaman. Dalam skenario ini, rakyat diperlakukan bukan sebagai pemilik kedaulatan, tetapi sebagai objek yang bisa dimanipulasi.
Namun, harapan mulai muncul di tengah kegelapan ini. Kesadaran rakyat untuk melawan dominasi kekuasaan semakin nyata. Mereka yang dulunya diam kini mulai bergerak, menyumbang untuk mendukung calon pemimpin baru yang dianggap mampu membawa perubahan. Fenomena ini menjadi simbol perlawanan rakyat Bima terhadap kekuasaan yang menindas. Dari nasi hingga kendaraan, sumbangan rakyat menunjukkan bahwa semangat solidaritas masih hidup di tengah tekanan.
Solidaritas ini bukan hanya bentuk perlawanan, tetapi juga cerminan keberanian rakyat untuk merebut kembali hak mereka. Mereka menyadari bahwa kekuasaan yang menindas tidak akan berakhir jika mereka terus diam. Semangat ini semakin menguat menjelang Pilkada, ketika pilihan rakyat akan menentukan arah masa depan Kabupaten Bima.
Tanggal 27 mendatang akan menjadi momen penting. Pilihan di tangan rakyat akan menentukan apakah sistem lama yang penuh dominasi akan tetap bertahan atau perubahan akan benar-benar terwujud. Masa depan Kabupaten Bima tidak hanya ditentukan oleh siapa yang terpilih, tetapi juga oleh keberanian rakyat untuk menolak segala bentuk penindasan.
Pemimpin yang dibutuhkan Bima saat ini bukanlah raja baru yang melanjutkan tradisi lama, tetapi seorang pemimpin sejati yang mampu berpihak kepada rakyat. Pemimpin yang memahami bahwa kekuasaan adalah amanah, bukan hak istimewa. Pemimpin yang berani melawan dominasi dan mengedepankan kepentingan rakyat di atas segalanya.
Fenomena rakyat menyumbang ini bukan sekadar aksi simbolis, tetapi juga pernyataan bahwa mereka siap mengakhiri era penindasan. Rakyat telah lelah dengan janji-janji kosong dan mitos-mitos palsu. Mereka membutuhkan pemimpin yang nyata, yang berani bekerja keras untuk memperbaiki kondisi masyarakat.
Kini, saatnya rakyat Bima bangkit melawan. Bukan hanya melawan penguasa yang tidak peduli, tetapi juga melawan rasa takut yang selama ini mengikat mereka. Perubahan adalah hak, bukan sekadar mimpi. Masa depan Kabupaten Bima harus ditentukan oleh rakyat, bukan oleh segelintir elit kekuasaan.
Perjuangan ini bukan hanya tentang mengganti pemimpin, tetapi juga tentang mengubah sistem. Sistem yang selama ini hanya melayani kepentingan segelintir orang harus digantikan dengan sistem yang adil dan berpihak kepada rakyat. Ini adalah perjuangan semua orang untuk kebebasan, keadilan, dan kesejahteraan.
Seperti halnya sebuah era dominasi yang selalu berakhir, kekuasaan lama di Bima juga harus menemui akhirnya. Rakyat telah membuktikan bahwa mereka mampu bersatu dan melawan. Pilihan ada di tangan mereka. Saatnya Kabupaten Bima menjemput masa depan baru. Mari bangkit bersama untuk menciptakan perubahan yang nyata dan membawa keadilan bagi semua.