KabarLagi.Com-Mataram, 17 April 2026 — Pertemuan strategis yang digelar di Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat dalam rangka kunjungan kerja Komite II DPD RI berhasil menghasilkan komitmen penting bagi pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bima.
Kegiatan yang merupakan bagian dari agenda pengawasan dan advokasi prioritas nasional ini melibatkan jajaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemerintah Kabupaten Bima, serta perwakilan masyarakat terdampak dan unsur masyarakat sipil.
Pertemuan tersebut secara khusus membahas percepatan penanganan ruas jalan Waduruka–Pusu–Kerampi–Sarae Ruma yang selama ini mengalami kerusakan dan belum tertangani optimal, serta berdampak luas terhadap mobilitas masyarakat, distribusi layanan kesehatan, pendidikan, hingga kegiatan ekonomi.
Dari hasil dialog dan pembahasan lintas sektor tersebut, disepakati komitmen bersama bahwa Ruas Jalan Langgudu Selatan resmi dimasukkan ke dalam Program Inpres Jalan Daerah (IJD) Tahun Anggaran 2026. Keputusan ini merupakan bagian dari upaya integrasi program prioritas nasional untuk menjawab kebutuhan riil masyarakat di daerah.
Program IJD sendiri dipandang sebagai solusi strategis untuk mengatasi bottleneck infrastruktur daerah, sekaligus memastikan kelancaran distribusi layanan dasar serta mendukung pelaksanaan program nasional di tingkat lokal.
Arief Rachman, kader muda Muhammadiyah sekaligus peneliti dari Bima Raya Institute, menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut. Ia menegaskan, “Kami mengucapkan apresiasi kepada Komite II DPD RI dan seluruh jajaran kementerian yang telah membersamai perjuangan kami, sehingga ruas jalan di Langgudu Selatan dapat masuk dalam Program IJD Tahun 2026.”
Sementara itu, Penjabat Kepala Desa Waduruka, Zulkifli, juga menyampaikan komitmennya dalam mendukung arah kebijakan pemerintah. “Tujuan kami adalah membersamai visi pemerintah daerah dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat, karena kami memahami adanya efisiensi anggaran yang harus disikapi secara bijak,” ujarnya.
Pertemuan ini menjadi bukti nyata kuatnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam memperjuangkan pembangunan yang berbasis kebutuhan riil. Selain itu, forum ini juga menegaskan peran strategis Komite II DPD RI sebagai jembatan aspirasi daerah ke tingkat nasional.
Dengan adanya komitmen ini, seluruh pihak diharapkan dapat terus mengawal implementasi program agar pembangunan Ruas Jalan Langgudu Selatan dapat terealisasi tepat waktu pada Tahun Anggaran 2026 serta memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bima.