KabarLagi.Com--Seorang pakar ekonomi dari Universitas Indonesia, Ninasapti Triaswati, menegaskan bahwa Indonesia kini telah berhasil mencapai swasembada beras. Dengan proyeksi produksi nasional mencapai 34,77 juta ton gabah kering giling pada akhir 2025, menurutnya volume ini sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk diperkirakan sekitar 286 juta jiwa.
Keputusan pemerintah di bawah pimpinan Prabowo Subianto untuk menghentikan impor beras mulai Januari 2025 bukanlah kebijakan sementara. Menurut Ninasapti, kebijakan ini menunjukkan komitmen jangka panjang, dan hasilnya kini mulai mempengaruhi dinamika pasar beras secara global.
Hilangnya Indonesia sebagai importir beras terbesar dunia selama dua dekade dari daftar pembeli global menyebabkan stok beras dunia melonjak ke level tertinggi sepanjang sejarah. Berdasarkan data terbaru dari Food and Agriculture Organization (FAO) dan United States Department of Agriculture (USDA) per November 2025, stok akhir musim 2025/26 diperkirakan mencapai 185,1 juta ton, melonjak meskipun sempat ada koreksi akibat cuaca pada sejumlah wilayah. Produksi beras global juga meningkat, mencapai 556,4 juta ton (basis milled), dipicu panen besar di negara produsen utama seperti India, Thailand, dan Vietnam.
Situasi ini berujung pada runtuhnya harga ekspor beras dunia dari kisaran US$620–650 per ton pada 2024, kini hanya sekitar US$375–400 per ton, dan terus mengalami penurunan. Menurut Ninasapti, penurunan harga ini bukan akibat efisiensi petani di negara produsen lain, melainkan karena pasar kehilangan pembeli utama. Ia menekankan bahwa manfaat ekonomi dari penurunan harga global itu lebih dinikmati oleh importir dan spekulan, bukan petani maupun masyarakat Indonesia.
Pakar dari Universitas Indonesia itu juga menyoroti argumen bahwa daerah terpencil seperti Papua, Maluku, atau Sabang tidak bisa memperoleh beras terjangkau tanpa impor. Baginya, narasi tersebut mengabaikan upaya nyata pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan. Misalnya, lewat alokasi anggaran sekitar Rp 189 miliar tahun ini untuk membuka lahan sawah baru dan membangun irigasi di wilayah seperti Aceh yang rencananya akan diperluas pada 2026. Selain itu, ada upaya memperkuat gudang dan distribusi milik Bulog hingga ke pelosok, serta rancangan subsidi energi untuk transportasi pangan strategis.
Baginya, masalah logistik memang masih ada namun ini bukan alasan untuk kembali membuka keran impor dan merusak harga gabah petani di Jawa, Sumatera, atau Sulawesi. “Swasembada” menurut Ninasapti tidak menuntut setiap pulau menjadi lumbung padi, melainkan menjamin bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan beras dengan harga wajar dari produksi dalam negeri.
Dengan keberhasilan ini, Indonesia telah menunjukkan bahwa negara besar bisa berdiri tegak di tengah gejolak pasar global. Produksi tinggi, stok global melimpah, harga dunia tertekan — namun Indonesia tetap mampu mengandalkan produksi nasional. Proses ini, menurut Ninasapti, bukan sekadar soal pangan, melainkan soal kedaulatan nasional. Siapa pun yang meragukan atau menghambat upaya ini, dianggap berdiri di “sisi yang salah” dari sejarah. Sumber: Kementan