KabarLagi.com—Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjatuhkan sanksi administratif berupa teguran keras kepada lima perusahaan jasa pengiriman ternak asal Kabupaten Dompu. Sanksi tersebut diberikan setelah ditemukan dugaan pelanggaran dalam distribusi hewan kurban ke luar daerah pada momentum Idul Adha 2026.
Kelima perusahaan yang dimaksud yakni CV Fajar Monggo, CV Mukhlis Jaya, CV Putra Kembar, CV Dikah, dan UD Putra Karya. Teguran resmi diterbitkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakkeswan) Provinsi NTB berdasarkan hasil evaluasi yang mengungkap adanya ketidaksesuaian dalam proses pengiriman.
Disnakkeswan NTB mencatat, empat perusahaan diduga memanipulasi jumlah ternak yang dikirim, sementara satu perusahaan lainnya diduga tidak mengirim ternak sesuai tujuan yang tercantum dalam dokumen resmi.
Sebagai tindak lanjut, pemerintah provinsi menerbitkan surat peringatan bernomor 500.7.2.1/2026 tertanggal 18 Mei 2026. Sanksi ini menjadi langkah awal pembinaan terhadap perusahaan terkait.
Kepala Disnakkeswan NTB, Muhammad Riadi, menegaskan bahwa pelanggaran dalam tata kelola distribusi ternak tidak akan ditoleransi, terutama jika terjadi secara berulang. Meski demikian, perusahaan masih diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan melalui pembinaan dan edukasi.
“Jika pelanggaran terjadi hingga tiga kali, maka izin Sertifikat Pendaftaran Perusahaan Peternakan (SP3) akan dicabut,” tegas Riadi, Rabu (24/6).
Di tingkat daerah, Disnakkeswan Kabupaten Dompu memastikan telah menindaklanjuti peringatan tersebut dengan melakukan pembinaan langsung kepada perusahaan yang bersangkutan.
Selain itu, pemerintah provinsi juga meminta Pemkab Dompu meningkatkan ketelitian dalam menerbitkan dokumen dan rekomendasi pengiriman ternak, khususnya bagi perusahaan yang memiliki catatan pelanggaran.
Disnakkeswan Dompu menyatakan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan guna mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa mendatang.(TM)