KabarLagi.com – Wali Kota Bima, H. A. Rahman H. Abidin, menerima kunjungan pengawasan Anggota Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Mirah Midadan Fahmid, di ruang kerjanya, Senin (20/7). Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan beserta perubahannya melalui Undang-Undang Cipta Kerja, dengan fokus pada kondisi infrastruktur jalan dan konektivitas daerah.
Dalam pertemuan itu, Wali Kota didampingi Kepala Bappeda, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Perkim, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Perikanan, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Sosial, serta Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik.
Pada kesempatan tersebut, Wali Kota memaparkan sejumlah kebutuhan pembangunan infrastruktur di Kota Bima, terutama peningkatan kualitas jalan, penguatan konektivitas antarkawasan, serta penyediaan fasilitas pendukung seperti penerangan jalan umum.
Menurutnya, Pemerintah Kota Bima terus mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah. Namun, upaya tersebut masih memerlukan dukungan pemerintah pusat, khususnya dalam pembangunan dan pemantapan jaringan jalan.
“Kita gempur pembangunan dari setiap sudut agar seluruh wilayah Kota Bima dapat berkembang secara merata. Namun, untuk mewujudkan hal tersebut, kami masih membutuhkan dukungan pemerintah pusat, terutama dalam pembangunan dan pemantapan konektivitas jalan,” ujar Wali Kota.
Ia menjelaskan, meski konektivitas antarkawasan telah terbentuk, kualitas jalan di Kota Bima masih perlu ditingkatkan. Kondisi tersebut semakin menantang akibat bencana banjir yang kerap menyebabkan kerusakan pada infrastruktur jalan.
Wali Kota juga mengungkapkan bahwa kawasan Kolo menjadi salah satu prioritas pembangunan pada tahun mendatang. Kawasan tersebut akan menjadi lokasi pelaksanaan Program Kampung Nelayan dari pemerintah pusat sehingga akses jalan menuju kawasan itu perlu diperkuat guna mendukung aktivitas masyarakat dan keberhasilan program.
Selain itu, Pemerintah Kota Bima mengusulkan dukungan pembangunan penerangan jalan umum di sejumlah titik yang hingga kini masih minim fasilitas penerangan.
Sementara itu, Anggota Komite II DPD RI, Mirah Midadan Fahmid, menegaskan bahwa infrastruktur jalan memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Menurutnya, potensi sumber daya alam maupun ekonomi tidak akan berkembang secara optimal tanpa konektivitas yang memadai.
“Hilirisasi tidak mungkin terjadi apabila konektivitas belum terbangun dengan baik. Infrastruktur jalan menjadi fondasi utama dalam memperkuat distribusi, mobilitas masyarakat, serta pertumbuhan ekonomi daerah,” tegas Mirah.
Melalui kunjungan pengawasan tersebut, berbagai masukan yang disampaikan Pemerintah Kota Bima diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah pusat dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur jalan. Langkah itu diharapkan mampu meningkatkan konektivitas wilayah, memperkuat pelayanan publik, serta mendorong kesejahteraan masyarakat Kota Bima.