Kabar Utama

PP3TKI Minta DPR RI Bahas Pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa

Bima  – PP3TKI Pulau Sumbawa Meminta Pemerintah Pusat Membahas Kembali Pemekaran PPS, DPR RI dan DPD dapil NTB I Harus Bersuara

Rencana pemekaran Pulau Sumbawa sudah sejak tahun 2000 yang diprakarsai oleh aktor-aktor politik nasional salah satunya Prof. Dr. Farouk Muhammad namun rencanana tersebut mengalami pasang surut.

Semenjak tahun 2016 diperjuangkan kembali oleh aktor politik nasional seperti Fahri Hamja, SE yang juga saat itu menjadi anggota DPR RI. Hasilnyapun tidak maksimal karena tahun 2016 pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa tidak masuk dalam RPP tentang desain besar penataan daerah.

 

Setelah beberapa perjuangan itu dilakukan kementerian dalam negri dan presiden belum menandatangani bagiamana syarat syahnya secara legal standing (Sumber: Hasil diskusi ngopi bareng bersama Fahri Hamzah Falcao Kota Bima).

Muhammad Yamin, M.Pd. Ketua Eksekutif NGO Pusat Pengkajian dan Pemantau Perlindungan TKI (PP3TKI-Pulau Sumbawa) memberikan komentar bahwa DPR RI dan DPD RI yang terpilih dari dapil NTB I kemarin harus bersuara karena dilihat dari sudut pandang kemajuan daerah serta kekayaan SDA yang dimiliki maka sudah saatnya pemerintah pusat menandatanggani syarat syah pemekaran Pulau Sumbawa. Karena masyarakat Pulau Sumbawa harus menikmati potensi kekayaan alam daerahnya sendiri.

Alhasil, Ketua PP3TKI Pulau Sumbawa yang juga berprofesi sebagai dosen di salah satu perguruan tinggi di Bima itu mengungkapkan Pulau Sumbawa merupakan Provinsi NTB yang memiliki 4 Kabupaten yaitu Kabupaten Sumbawa, Sumbawa Barat, Dompu, Bima dan 1 Kota madya yaitu Kota Bima pulau Sumbawa dengan jumlah penduduk 1,4 juta jiwa menyimpan begitu banyak potensi yang dikembangkan baik dari segi budaya, keindahan alam maupun pangan.

 

Ketika memasuki Pulau Sumbawa terlihat jelas bukit-bukit yang indah hutan sabana dipenuhi sapi, kerbau, kambing dan kuda Sumbawa.

Faktor lain juga dapat mendukung Pulau Sumbawa berpontensi menjadi provinsi sendiri karena tiap tahun pemasukan devisa dari tenaga kerja Indonesia yang bekerja diluar negeri mencapai miliyaran rupiah. Kota bima misalnya tiap tahun mengirim TKI kurang lebih per 2018 mencapai 200 orang, Kabupaten Bima 1409 orang, Kabupaten Dompu 1458 orang dan belum lagi di tambah Sumbawa dan KSB. Ujar Yamin.

Dari capain-capain prestasi tersebut sudah saatnya masyarakat Pulau Sumbawa menagih amanah UUD 1945 Pasal 33 Poin 3, yang bervisi dari rakyat dikelola oleh pemerintah maka dikembalikan ke rakyat.

 

Sudah saatnya masyarakat Pulau Sumbawa bekerja di daerahnya sendiri daripada bekerja di luar negeri setelah kembali mencari modal maka berangkat lagi menjadi TKI yang tiada akhir, kami menilai cukuplah sekali mencari modal setelah dapat modal dan bisa bekerja dan mengelola upah atau gaji yang didapat di daerah sendiri, dekat dengan keluarga kerabat dan orang tua dan jauh dari siksaan, pemerkosaan dan penganiayaan oleh majikannya.

Kendati demikian, Salah satu fakta yang mengejutkan akhir-akhir ini seorang TKI yang minum racun karena gajinya tidak dimanfaatkan oleh keluraganya, Ibu Nanang dari Mangelewa Dompu ganguan jiwa diterlantarkan oleh pihak PT penyalur TKI. Pak Fuad mengalami Koma karena kecelakaan setelah pulang kerja di negeri jiran Malaysia.

Ibu Epi Susanti asal Sumbawa hilang kontak dengan keluarga sudah 13 tahun di arab Saudi. Kami meminta pemerintah harus serius kalau kasian sama rakyat Indonesia khususnya masyarakat pulau Sumbawa. Ujar Yamin.

Tagar

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close