Kabar Depok

DEEP: Bukti Foto Ada, Ketua KPU jangan Mengelak!

Oleh: Fajri Syahiddinillah Koor Democracy and Elektoral Empowerment Partnership Kota Depok dan Aktivitas IPM Jawa Barat.

Sudah sangat jelas sebagai dasar PKPU Nomor 5 tahun 2020. Bahwa seluruh tahapan, program, dan jadwal pemilihan serentak lanjutan harus dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan penanganan corona virus (covid 19). Akan tetapi, realita dilapangan masih ada penyelenggara dalam melaksanakan tahapan belum menggunakan protokol kesehatan. padahal sebagaimana seharusnya dalam peraturan PKPU Nomor 5 tahun 2020 sudah sangat jelas penggunaan protokol kesehatan tidak bisa ditawar-tawar.

Apabila masih ada penyelenggara yang abai terhadap protokol kesehatan ialah wujud pengabaian terhadap kesehatan masyarakat, padahal dengan syarat tersebutlah pilkada saat ini dilanjutkan. Bahwa pilkada harus dilaksanakan dengan tanpa menimbulkan akses negatif bagi masyarakat, khususnya dalam bidang kesehatan.

Kemudian rincian dalam temuan kami dilapangan diantaranya sebuah foto dalam kegiatan penyerahan berkas calon petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) Kelurahan Leuwinanggung oleh PPS kepada Ketua PPK yang mana pada saat penyerahaan berkas itu ketua PPK tidak menggunakan masker.
Tambah lagi ada foto penyerahan berkas petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) dari PPS sukamaju ke PPK Cilodong didampingi oleh PKD yang mana pada saat itu tidak menggunakan masker.

Selanjutnya foto saat pendaftaran petugas pemuktahiran data pemilih (PPDP) kelurahan cilodong terlihat tidak menggunakan masker.
kemudian masih banyak lagi temuan-temuan penyelenggara yang tidak menggunakan protokol kesehatan.

Pada akhirnya harapannya kedepan bahwa penggunaan protkol kesehatan bukan hanya sebuah perkataan, akan tetapi perlu direaliasasikan karena bagaimanapun wajah penyelenggara ada ditangan mereka.

Tidak dapat dipungkiri peran pemerintah menjadi sentral terkait penyelenggara yang belum menggunakan protokol kesehatan karena belum tersedianya APD bagi penyelenggara maka dari itu DEEP Kota Depok mendorong Pemerintah Kota Depok untuk segera menyediakan anggara untuk KPU dan Bawaslu sehingga percepataan pengadaan APD oleh KPU ataupun Bawaslu untuk jajarannya bisa berjalan dengan lancar.

Selanjutnya DEEP Kota Depok mendorong Bawaslu Kota Depok untuk proaktif dalam menjalankan tugasnya dan berani untuk mengingatkan serta menindak tegas jika didapati jajaran KPU Kota Depok atau Bawaslu Kota depok tidak menerapkan protokol kesehatan.

Redaksi Kabarlagi

Media Kabarlagi.com merupakan Media dibawah PT. Media Kabar Sejahtera yang memberikan informasi dan berita terpercaya.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close