32.1 C
Jakarta
Senin, Januari 25, 2021

Masyarakat Diminta Tidak Menganggap Operasi Yustisi Protokol Kesehatan Sebagai Tindakan Represif

KABARLAGI.COM, Juru Bicara Presiden Bidang Hukum Dini Purwono meminta masyarakat tidak menganggap operasi yustisi protokol kesehatan sebagai bagian dari tindakan represif.

Sebab, Pemerintah kata Dini senantiasa menggandeng organisasi masyarakat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat untuk membantu menegakkan protokol kesehatan di kalangan masyarakat dan komunitas.

“Kunci keberhasilan pengendalian penyebaran Covid-19 adalah disiplin protokoler kesehatan di setiap aktivitas yang dilakukan. Masyarakat harus menyadari bahwa mereka adalah ujung tombak dalam upaya pengendalian ini,” kata Dini seperti dilansir dari antaranews, Kamis (17/9/20).

Dini menyampaikan, penegakan sanksi bagi pelanggar protokol Covid-19 telah sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6/2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 yang diterbitkan pada 4 Agustus 2020.

Sanksi hanya diberikan kepada pihak yang melanggar dalam bentuk sanksi dapat berupa teguran lisan/tertulis, denda, kerja sosial, atau penghentian/penutupan sementara penyelenggaraan usaha.

Dini mengatakan melonjaknya penambahan kasus Covid-19 menjadi peringatan agar pengenaan sanksi terhadap pelanggar protokol kesehatan perlu lebih ditegakkan, terutama di daerah yang terindikasi terjangkit Covid-19.

“Instruksi Presiden Nomor 6/2020 ditujukan kepada Menteri, TNI, Polri, dan jajaran Pemerintah Daerah untuk mengambil langkah penegakan protokol kesehatan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing,” tuturnya.

Dini mengatakan, penerbitan Inpres dilakukan karena masih minimnya kesadaran masyarakat terhadap protokol kesehatan, sekaligus bukti keseriusan Pemerintah menekan angka penyebaran Covid-19.

Dari data Kemendagri per 14 September 2020 ada 394 Kabupaten/Kota telah menyelesaikan Perda, 52 Kabupaten/Kota berproses menyelesaikan Perda, dan 68 Kabupaten/Kota belum melakukan.

“Pemerintah Pusat mendorong Pemerintah Daerah untuk segera merampungkan peraturan mengenai kewajiban mematuhi protokol kesehatan di daerah agar operasi yustisi dapat segera dilaksanakan. Upaya penegakan kedisiplinan harus masif di seluruh daerah agar hasilnya efektif,” tandasnya.[]

Related Articles

Ini Klarifikasi Dinsos Terkait Penumpukan di Depan Loket Pelayanan KIS

KabarLagi.Com-- Penumpukan masyarakat di loket pelayanan pengurusan Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok mendapat sorotan...

Bawaslu Jabar Apresiasi Pelaksanaan Pilkada Kota Depok

KabarLagi.Com--Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Yulianto mengatakan, di tengah masa pandemi Covid-19 penyelenggara Pilkada dituntut untuk melaksanakan pemilu secara umum, bebas, rahasia, jujur, dan...

Sambut Perhelatan MotoGP, Dekranasda NTB Terus Latih Pelaku UMKM

Ketua Dekranasda Provinsi NTB, Hj.Niken Saptarini Widyawati, SE., M.Sc mengatakan Dekranasda NTB terus menggenjot pelaku usaha ekonomi kreatif melalui berbagai program pembinaan dan fasilitasi pengrajin. Sehingga pelaku usaha maupun pengrajin siap hadapi event MotoGP.

"Kita harus menjadi tuan rumah didaerah kita, tentunya dengan SDA dan SDM yang siap, termasuk produk UMKM kita," kata ketua TP.PKK NTB ini

Stay Connected

21,414FansSuka
2,508PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -

Latest Articles

Ini Klarifikasi Dinsos Terkait Penumpukan di Depan Loket Pelayanan KIS

KabarLagi.Com-- Penumpukan masyarakat di loket pelayanan pengurusan Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok mendapat sorotan...

Bawaslu Jabar Apresiasi Pelaksanaan Pilkada Kota Depok

KabarLagi.Com--Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Yulianto mengatakan, di tengah masa pandemi Covid-19 penyelenggara Pilkada dituntut untuk melaksanakan pemilu secara umum, bebas, rahasia, jujur, dan...

Sambut Perhelatan MotoGP, Dekranasda NTB Terus Latih Pelaku UMKM

Ketua Dekranasda Provinsi NTB, Hj.Niken Saptarini Widyawati, SE., M.Sc mengatakan Dekranasda NTB terus menggenjot pelaku usaha ekonomi kreatif melalui berbagai program pembinaan dan fasilitasi pengrajin. Sehingga pelaku usaha maupun pengrajin siap hadapi event MotoGP.

"Kita harus menjadi tuan rumah didaerah kita, tentunya dengan SDA dan SDM yang siap, termasuk produk UMKM kita," kata ketua TP.PKK NTB ini

Nusantara Berkisah MAC UI: Aktualisasi Peran Mahasiswa di Era Hyper Reality

KabarLagi.Com--Makara Art Center Universitas Indonesia (MAC UI) kembali menggelar pertunjukan seni Nusantara Berkisah seri ke-lima yang memperbincangkan tentang cara mahasiswa mengaktualisasikan peran di era Hyper...

Ribuan Pelanggaran Protokol Kesehatan Berhasil Ditindak Satpol PP Depok

KabarLagi.Com- Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Depok berhasil menindak 3.832 pelanggar protokol kesehatan (protkes). Ribuan pelanggar tersebut merupakan data keseluruhan selama 10...