PBNU Desak Pemerintah Tunda Pilkada 2020

0
128

KABARLAGI.COM, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) untuk menunda pelaksanaan tahapan Pilkada serentak tahun 2020 hingga tahap darurat kesehatan Covid-19 terlewati.

Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siroj mengatakan saat ini pemerintah harus memprioritaskan mengentaskan krisis kesehatan daripada melanjutkan proses tahapan Pilkada 2020.

“Penularan Covid-19 saat ini telah mencapai tingkat darurat, maka prioritas utama kebijakan negara dan pemerintah selayaknya diorientasikan untuk mengentaskan krisis kesehatan,” kata Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siroj dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu (20/9/2020).

Said Aqil Siroj mengatakan sebagaimana lazimnya perhelatan politik, momentum pesta demokrasi selalu identik dengan mobilisasi massa.

Ia menjelaskan, kendatipun ada pengetatan regulasi terkait pengerahan massa telah terbukti dalam pendaftaran paslon terjadi konsentrasi massa yang rawan menjadi klaster penularan

“Fakta bahwa sejumlah penyelenggara pemilu, baik di tingkat pusat maupun daerah, serta para calon kontestan Pilkada di sejumlah daerah positif terjangkit Covid-19,” katanya.

“Pelaksanaan Pilkada, sungguh pun dengan protokol kesehatan yang diperketat, sulit terhindar dari konsentrasi orang dalam jumlah banyak dalam seluruh tahapannya,” tambahnya.

PBNU kata Said juga meminta pemerintah agar merealokasi anggaran Pilkada untuk penanganan krisis kesehatan serta penguatan jaring pengamanan sosial.

“Selain itu, Nahadlatul Ulama perlu mengingatkan kembali Rekomendasi Konferensi Besar Nahdlatul Ulama tahun 2012 di Kempek Cirebon perihal perlunya meninjau ulang pelaksanaan Pilkada yang banyak menimbulkan madharat berupa politik uang dan politik biaya tinggi,” tandasnya.[]