KABARLAGI.COM, Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta seluruh kepala daerah memiliki komitmen tegas dalam menurunkan angka prevalensi kekerdilan pada anak, mengingat anggaran yang diberikan pemerintah pusat cukup besar untuk percepatan penurunan stunting (kekerdilan) tersebut.
“Dengan komitmen yang kuat dari kepala daerah, pencegahan stunting dapat dijadikan sebagai prioritas pembangunan di daerah; dan semua sumber daya yang diperlukan dapat dimobilisasi untuk pencegahan stunting,” kata Ma’ruf Amin saat membuka Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Percepatan Pencegahan Stunting secara virtual dari Jakarta, Rabu (21/10/20).
Ma’ruf Amin mengatakan sebenarnya sudah banyak anggaran dan program percepatan penurunan stunting yang disusun Pemerintah pusat, melalui kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L), untuk dijalankan oleh pemerintah daerah.
“Berbagai program ini sudah dijalankan oleh kementerian/lembaga sesuai tugas dan kewenangannya. Bahkan dana desa yang dikelola pemerintah desa pun sudah banyak yang mengalokasikan anggaran untuk pencegahan stunting,” ujarnya.
Karena itu, Ma’ruf Amin meminta seluruh bupati dan wali kota dapat memanfaatkan anggaran dan mengimplementasikan program-program tersebut dengan tepat.
“Oleh karena itu, sebetulnya sudah banyak program dan kegiatan yang dibiayai oleh berbagai sumber anggaran untuk pencegahan stunting yang ditujukan untuk satu daerah bahkan sampai pada tingkatan desa,” kata Wapres selaku Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
Penanganan stunting secara garis besar dilakukan melalui intervensi gizi spesifik, berupa peningkatan gizi dan kesehatan, serta intervensi gizi sensitif, seperti penyediaan air bersih dan sanitasi.
Keduanya memiliki 70 persen peran dari keseluruhan upaya penanganan stunting untuk menurunkan prevalensi kekerdilan pada anak tersebut.[]