KabarLagi.Com— Penumpukan masyarakat di loket pelayanan pengurusan Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok mendapat sorotan dari berbagai pihak. Sorotan tersebut membuat Dinas Sosial Kota Depok melakukan klarifikasi.
Kepala Dinas Sosial Kota Depok, Usman Helyana mengatakan penumpukan warga terjadi lantaran Dinsos sejak tanggal 18 – 20 Januari 2021 meniadakan layanan tatap muka karena karyawannya terkonfirmasi positif Covid-19.
“Saya ingin mengklarifikasi mengenai permasalahan penumpukan warga di loket Dinsos untuk pengurusan KIS APBD memang benar sempat terjadi. Penumpukan tersebut karena kami sedang meniadakan pelayanan tatap muka karena ada karyawan yang terkonfirmasi positif Covid-19,”ujarnya belum lama ini
Lanjutnya Dinsos mengalihkan pelayanan secara daring. Yaitu dengan memaksimalkan pelayanan WhatsApp.
“Warga bisa memanfaatkan layanan melalui WhatsApp langsung ke nomor petugas kami,” tuturnya.
Kini setelah loket kembali dibuka, sambungnya, untuk mencegah adanya penularan Covid-19, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok termasuk Dinsos mengikuti Instruksi Kemendagri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk menghindari kerumunan masyarakat di loket pelayanan Dinsos.
“Jadi saat sekarang sudah dibuka kami membatasi hingga pukul 12.00 WIB. Jumlahnya juga dibatasi, antrean sekitar 25-30 nomor di pelayanan tatap muka,” tegasnya.
Ia menambahkan, sejak tanggal 19 Januari 2021, pihak Dinsos telah memberi arahan kepada para petugas fasilitator SLRT agar permohonan KIS APBD dari warga dikumpulkan secara kolektif sesuai kelurahan. Kemudian diserahkan langsung oleh fasilitator ke Dinsos.
“Ketentuan tersebut dapat berubah-ubah menyesuaikan kondisi dan peraturan yang berlaku. Kami tetap berkomitmen maksimalkan pelayanan sesuai dengan protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19,” tutupnya.
