KabarLagi.Com — Ketua Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Kota Mataram, Sarif Hidayat, M.Pd, menyerukan kepada penyelenggara pemilu, khususnya Bawaslu dan KPU Kota Mataram, untuk bertindak tegas dalam mencegah praktik politik uang yang kerap mencederai proses demokrasi. Sarif menegaskan bahwa politik uang tidak hanya merusak integritas pemilu, tetapi juga melemahkan kualitas kepemimpinan di daerah.
“Politik uang merupakan ancaman serius bagi demokrasi kita. Kami mendesak Bawaslu dan KPU agar memperketat pengawasan dan penindakan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam praktik ini,” ungkapnya.
Selain itu, Sarif juga menekankan pentingnya menjaga independensi penyelenggara pemilu. Menurutnya, independensi Bawaslu dan KPU adalah faktor kunci dalam memastikan pemilu berjalan dengan adil dan jujur. “Penyelenggara harus netral dan tidak memihak agar kepercayaan publik terhadap hasil pemilu tetap terjaga,” ujarnya.
Di sisi lain, Sarif mendorong agar partisipasi pemilih di Kota Mataram terus ditingkatkan. Ia mengapresiasi langkah-langkah sosialisasi yang sudah dilakukan oleh KPU, namun menilai perlu adanya inovasi untuk menarik lebih banyak pemilih, terutama dari kalangan pemilih muda.
“Partisipasi pemilih harus terus kita dorong, karena tingkat partisipasi yang tinggi menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kesadaran yang baik terhadap hak politik mereka. KPU dan Bawaslu perlu menggandeng berbagai elemen masyarakat untuk menyukseskan hal ini,” pungkas Sarif.
Dengan langkah-langkah tersebut, Sarif berharap pemilu di Kota Mataram dapat berjalan dengan lancar, jujur, adil, dan tanpa adanya intervensi dari pihak-pihak yang berupaya merusak demokrasi.
