KabarLagi.Com–Penjabat (Pj.) Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hassanudin, merespons bencana banjir yang melanda dua kecamatan di Kabupaten Bima, yakni Kecamatan Wera dan Kecamatan Ambalawi, pada Minggu, 3 Februari 2025. Dalam rapat koordinasi yang digelar di Pendopo Gubernur NTB pada Senin (3/2/2025), ia menginstruksikan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkup Provinsi NTB untuk segera mengambil langkah penanganan darurat. Fokus utama diarahkan pada pemenuhan kebutuhan pokok, seperti makanan, air bersih, layanan kesehatan, serta pemulihan akses listrik bagi warga terdampak.
Laporan yang disampaikan oleh Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Provinsi NTB menyebutkan bahwa tiga desa di dua kecamatan tersebut mengalami dampak signifikan. Data terkini mencatat sembilan korban terdampak, dengan tujuh orang masih dalam pencarian. Selain itu, sebanyak 12 rumah mengalami kerusakan, terdiri dari tujuh rumah rusak berat dan lima rumah rusak ringan. Bencana ini juga mengakibatkan kerusakan pada fasilitas umum, termasuk sekolah, jembatan, serta beberapa infrastruktur lainnya.
Kepala BPBD Provinsi NTB, Ahmadi, mengungkapkan bahwa koordinasi telah dilakukan bersama BPBD Kabupaten Bima. Upaya penanganan darurat mencakup pembersihan area terdampak, penyediaan kebutuhan mendesak seperti makanan siap saji, beras, tenda darurat, mesin pembersih rumah, serta air bersih.
Menanggapi laporan tersebut, Pj. Gubernur NTB menegaskan pentingnya pendataan yang menyeluruh terhadap warga terdampak dan kebutuhan mereka. Ia juga menekankan agar pembersihan sisa banjir segera dilakukan serta memastikan ketersediaan air bersih, makanan, dan listrik. Selain itu, Dinas Kesehatan diminta untuk memastikan layanan kesehatan bagi masyarakat, sementara BPBD diminta untuk menyiapkan logistik dengan berkoordinasi bersama pemerintah daerah. “Pastikan tidak ada masyarakat yang terisolir,” tegasnya.
Rapat tersebut turut dihadiri oleh sejumlah pejabat, termasuk Asisten Gubernur NTB, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Kesehatan, Kalak BPBD, Kepala Dinas Perkim, Kepala Biro Kesra, Kepala Biro Adpim, serta Plt. Kepala Dinas PUPR, Plt. Kepala Dinas LHK, dan Plt. Kepala Dinas Perpustakaan.