KabarLagi.Com–Forum Koumunikasi Mahasiswa Ncandi (Forkom) menduga ada indikasi korupsi Dana Bumdes oleh Pemerintah Desa Ncadi dengan Modus tidak ada figur yang tepat untuk mengelola Dana lembaga Badan Usaha Milik Desa.
Ketua umum Forkom Ncandi Alpian menduga beberapa tahun belakangan ini pemerintah desa ncandi sengaja tidak menjalankan badan usaha milik desa, sementara setiap tahun alokasi anggaran Bundes tetap ada. Ungkapnya
Menurutnya selama ini pemerintah desa Ncandi setiap ditanya kerak beralasan tidak di jalankan Bundes karena kekosongan figur sehingga Program tersebut tidak di jalankan, sementara setiap tahun alokasi dana bundes itu tetap ada inikan alasan yang anomali tidak bisa dibenarkan Sentil nya.
Keberadaan Bundes itu amanah undang-undang No 6 Tahun 2014, kemudian di pertegaskan dalam PP No 11 Tahun 2021 tentang bumdes Pasal 73 pemerintah desa wajid mendirikan Bumdes. Jadi tidak ada alasan Bumdes tidak ada itu wajib adanya. Ungkapnya
“Pemerintah pusat telah menetapkan standar kebijakan program setiap kementerian itu untuk di alokasi ke setiap desa melalui Bumdes, tidak hanya di kementerian bahkan di level pemerintah provinsi dan kabupaten setiap program yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat itu wajid melalui Bumdes”
Mahasiswa asal Bumigora ini menanyakan Apakah program pemberdayaan peningkatan ekonomi desa dari kementrian, maupun dari pemerintah provinsi dan kabupaten selama ini masuk melalui Bumdes? Lalu kemanakah program itu, jangan-jangan itu sudah di ambil oleh kepala desa dengan mengatasnamakan Bundes.
“Ini perlu dilakukan penelusuran secara bersama oleh kita masyarakat desa ncandi dengan adanya indikasi manipulasi administrasi yang secara sengaja yang dilakukan oleh Bapak M.Said selaku kepala desa ncandi” ungkap Alpian
Untuk itu, Alpian Ketua Forkom Ncandi meminta semua masyarakat Desa ncandi untuk mendatangi kantor desa, menanyakan aliran dana yang masuk di bumdes selama ini untuk segera dikembalikan kepada Bumdes.
“Apabila tidak dikembalikan kami berencana melaporkan secara resmi di Kapolda NTB dengan data-data yang sudah kami pegang” tutupnya
