KabarLagi.com–-Pemerintah Kota Bima menggelar apel gabungan yang dirangkaikan dengan pengambilan sumpah jabatan bagi aparatur sipil negara di halaman Kantor Wali Kota Bima, Senin (8/6). Kegiatan tersebut dihadiri jajaran pimpinan daerah, kepala OPD, camat, lurah, serta ASN dan non-ASN lingkup Pemkot Bima.
Momentum tersebut ditandai dengan pengambilan sumpah 118 PNS, 56 pejabat fungsional, serta 12 pejabat fungsional yang memperoleh kenaikan jenjang. Prosesi ini menjadi bagian dari penguatan kualitas birokrasi dan peningkatan profesionalisme aparatur pemerintahan.
Dalam arahannya, Wali Kota Bima menegaskan bahwa sumpah jabatan bukan sekadar formalitas administratif, melainkan komitmen moral yang harus diwujudkan melalui integritas, kedisiplinan, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.
Ia menilai tantangan pembangunan daerah semakin kompleks di tengah keterbatasan fiskal. Karena itu, pemerintah daerah dituntut lebih adaptif dengan memperkuat kolaborasi serta membuka peluang kerja sama dan sumber pembiayaan alternatif untuk mendukung program pembangunan.
Menurutnya, pemerintah pusat kini menerapkan pola penilaian kinerja daerah yang semakin kompetitif. Berbagai indikator strategis seperti pengendalian inflasi, penurunan kemiskinan, penanganan stunting, investasi, hingga kualitas pelayanan publik menjadi ukuran yang dipantau secara terbuka.
Daerah yang mampu menunjukkan capaian terbaik berpeluang memperoleh insentif dan dukungan anggaran tambahan. Kondisi tersebut, kata dia, menuntut setiap daerah untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola dan pelayanan.
Wali Kota menekankan bahwa keberhasilan daerah saat ini tidak lagi diukur dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. Dalam iklim persaingan antardaerah, kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penentu utama.
Kepada para ASN yang baru diambil sumpahnya, ia mengingatkan pentingnya menjaga integritas, meningkatkan kompetensi, serta menghadirkan pelayanan publik yang cepat, mudah, dan berkualitas. Inovasi dan etos kerja juga dinilai menjadi kebutuhan penting dalam mendukung kemajuan daerah.
Sementara itu, pejabat fungsional diharapkan mampu memberikan kontribusi sesuai bidang keahlian masing-masing. Jabatan tersebut, menurutnya, harus menjadi ruang untuk menghasilkan kinerja yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak dapat dicapai oleh satu institusi semata, melainkan melalui kerja sama dan komitmen seluruh aparatur dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih, dan responsif terhadap kebutuhan publik(TM).